Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Tanya Alasan Kader Tak Datang

Kompas.com - 24/02/2011, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan DPP PDI-P akan mengevaluasi para anggota dewan dari Fraksi PDI-P yang tak datang pada saat pemungutan suara dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap usulan pembentukan pansus hak angket perpajakan, Selasa (22/2/2011).

"Sebagai ketua umum, Ibu Megawati (Soekarnoputri) ingin tahu kenapa beberapa orang tidak hadir. Ada tiga nama yang awalnya dipastikan tidak dapat hadir, tapi ada beberapa juga yang ke daerah, jadi tidak bisa datang dalam rangka penugasan partai," kata Pramono, Kamis (24/2/2011) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat paripurna itu, ada sekitar 10 orang anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang tak hadir. Masing-masing fraksi, terutama dari fraksi pendukung hak angket, melakukan evaluasi internal terhadap sejumlah anggotanya yang tak datang. Pasalnya, kekalahan kubu pendukung hak angket sangat tipis, hanya selisih dua suara.

Menurut Pramono, tiga orang yang dipastikan tidak bisa datang adalah Panda Nababan yang tengah ditahan KPK, Taufik Kiemas yang disebut sedang mengikuti pertemuan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta Guruh Soekarnoputra yang tengah sakit.

Pramono juga membantah kecurigaan akan terjadinya suap kepada sejumlah anggota karena banyaknya anggota yang tidak hadir. Dia menjamin, anggota dewan dari PDI-P tidak terlibat dalam isu suap di balik hak angket pajak. "Tak ada skenario untuk kalah, jadi tak ada rumor PDI-P itu disuap. Sejak pagi kita yang hadir memang 84 orang kok dari seluruh anggota 94 orang," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com