Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Wajah Indonesia

Kompas.com - 10/02/2011, 16:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan perusakan tiga gereja di Temanggung dinilai tak mencerminkan wajah Indonesia yang sebenarnya. Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra mengatakan, sejatinya kadar tepa selira rakyat Indonesia masih tinggi.

"Saya kira insiden di Cikeusik dan Temanggung isolated cases, kasus yang terpencil, tak mencerminkan populasi rakyat Indonesia," kata Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, saat ditemui Kompas.com, Rabu (9/2/2011).

Dikatakan Azyumardi, insiden Cikeusik dan Temanggung pun tak menimbulkan gerakan-gerakan pembalasan di daerah-daerah lainnya. Hal ini, sambungnya, berbeda dengan kerusuhan yang pernah berkecamuk di Ambon pada periode 1999-2000.

"Peristiwa itu melibatkan masa yang lebih luas lagi, yaitu satu kota Ambon," katanya.

Azyumardi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta pun mengutip laporan "Setara Institute for Peace and Democracy 2010" yang mengatakan bahwa Jawa Barat adalah wilayah dengan angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yaitu 91 peristiwa.

Tindak tegas

Kendati dikatakan bersifat terpencil, Azyumardi meminta pihak Kepolisian memberikan perhatian serius. Aktor intelektual beserta seluruh pelaku tindak kekerasan di Cikeusik dan Temanggung harus ditindak tegas.

Kepolisian juga diminta untuk terus waspada terhadap potensi-potensi tindak kekerasan yang terjadi di daerah, khususnya yang berkaitan dengan agama.

"Jika tidak, tak menutup kemungkinan itu menular ke daerah lainnya," kata Azyumardi.

Ketua Setara Institute, Hendardi menilai, terjadinya dua aksi kekerasan dalam waktu berdekatan menunjukkan lemahnya fungsi intelijen kepolisian. Peristiwa Cikeusik diindikasi seharusnya bisa dibaca polisi karena bukan aksi yang spontanitas, namun terorganisir.

"Menurut investigasi kami kesana, memperlihatkan pengumpulan massa sudah dilakukan secara terorganisir. Dan polisi harusnya bisa mengantisipasi dengan menyiagakan aparatnya. Tidak mungkin mengatasi massa dengan jumlah yang sedikit," kata Hendardi. (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com