Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Matinya Keindonesiaan Kita

Kompas.com - 10/02/2011, 15:05 WIB

Keran kebebasan yang dibuka oleh liberalisme telah membuat latar belakang tindak kekerasan tersebut menjadi sangat variatif sehingga Polri yang secara fungsional hanya bekerja pada ranah penegakan hukum tidak mungkin dapat menuntaskan sampai ke akarnya.

Yang dapat dilakukannya hanya mencari pelaku serta dalang kekerasan dan menyeretnya ke meja hijau. Untuk itu, masyarakat pun tidak bisa hanya menuduh bahwa Polri lamban dan tidak mampu melindungi rakyat. Bahkan, suatu saat Polri pun akan kelelahan karena rentetan permasalahan serupa di masa datang.

Kepemimpinan lemah Ketiga, lemahnya kepemimpinan. Dengan kemajemukan yang amat lebar, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berkarakter, tegas, dan berani. Lemahnya kepemimpinan dapat membuat buram situasi bangsa, terlebih dalam hegemoni liberalis-kapitalis yang kian mencengkeram. Sementara pada sisi lain hadir pula paham ”talibanisme serta khilafahisme” yang juga ingin menggantikan peran Pancasila.

Salah satu ciri demokrasi liberal adalah mengurangi peran negara (pemerintah) dan, sebaliknya, mengedepankan peran masyarakat yang lebih bebas, suatu hal yang bukan soal di dunia Barat yang tingkat pendidikan serta kesejahteraannya memadai. Namun, bagi masyarakat kita yang masih jauh dari sejahtera dan kematangan, kebebasan tersebut menjadi sangat eksesif.

Maka, hilangnya otoritas dan daya kendali pemerintah pada satu sisi dan meningkatnya pelanggaran hukum pada sisi lain adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, presiden beserta segenap jajaran pemerintahnya harus benar-benar bersih sehingga mampu memperlihatkan ketegasan dan sikap tanpa kompromi dalam penegakan hukum. Tidak perlu ada keraguan lagi, tak dibutuhkan pencitraan dan kecenderungan bela diri.

Situasi yang dapat mengarah pada disintegrasi di atas hanya dapat dicegah dengan cara mengambil jarak terhadap liberalisme, seraya bangsa Indonesia kembali kepada spirit Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Segala solusi lain hanya bersifat kosmetik dan analgetik, bukan terapi total untuk pemulihan keadaan dan kebangkitan bangsa.

KIKI SYAHNAKRI Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Nasional
    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Nasional
    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com