Pandawa, Dadu, dan Harga Diri

Masalah keistimewaan DI Yogyakarta digugat kembali setelah lebih dari 50 tahun berjalan. Pembahasannya pun sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi tak kunjung selesai. Persoalan yang alot hanya satu, tetapi itu prinsip bagi Yogyakarta, yaitu menyangkut pimpinan daerahnya.

Masyarakat menghendaki gubernur ditetapkan. Latar belakang historis, aturan-aturan yang melandasi keistimewaan DI Yogyakarta yang diajukan oleh rakyat kebanyakan, ataupun secara formal diajukan oleh lima DPRD kabupaten dan satu DPRD provinsi, tak bisa gayung bersambut dengan argumen hukum yang diajukan pemerintah.

”Apalagi yang istimewa dari DI Yogyakarta kalau gubernurnya bukan Hamengku Buwono dan Paku Alam wakilnya. Ini sekaligus menunjukkan keunikan NKRI, betapa demokrasi Indonesia memiliki kekhasan yang bernuansa sejarah di tanah akir,” kata Sukiman Hadiwijoyo, Ketua Paguyuban Dukuh (Semar Sembogo) Provinsi DI Yogyakarta.

Sukiman tak habis pikir, kenapa persoalan suksesi kepemimpinan Yogyakarta seperti jadi tawar-menawar, seperti dagangan. ”Yogyakarta kota sejarah, kota perjuangan kok jadi dagangan. Ini menyangkut harga diri warga Yogya lho,” katanya.

GBPH Joyokusumo, adik Sultan Hamengku Buwono X, mewakili kerabat keraton saat menerima kunjungan anggota DPD RI menyatakan, kekhawatiran pemerintah tidak perlu ada soal kedudukan Sultan sebagai gubernur. Jika Sultan berikutnya nanti masih berumur terlalu muda atau sepuh, jalannya pemerintahan bisa dijalankan wakil gubernur. Jika wakil gubernur belum memenuhi syarakat umur atau sepuh, bisa dijalankan oleh gubernur.

Kini rancangan undang-undang keistimewaan memang sedang dipergumulkan di DPR. Bagaimana nasib trah Mataram ini dalam khazanah kekuasaan politik nantinya, perjalanan sejarah yang menentukan. Yang pasti, Sultan Yogya itu tetap ada dan tentu akan berjalan dalam koridor sejarah politik negeri ini. (TOP)