Proyeksi Politik PKB 2014

Dengan bergabung ke Setgab, apa manfaat yang diperoleh PKB? Dengan adanya Setgab, menteri-menteri PKB, yang tidak memiliki dukungan besar di DPR, bisa bekerja lebih tenang. Tidak diganggu dan didukung parpol anggota Setgab. Kalau dulu habis waktu di DPR. Sekarang dengan adanya Setgab, kami tidak terganggu oleh aktivitas politik di DPR.

Selain itu, kami berharap cita-cita awal stabilitas politik terjaga dengan baik, solid, sinergis, berjalan. Itu yang setahun awal ini belum sepenuhnya terjadi. Contohnya kinerja pemerintahan pada 100 hari pertama, setengah tahunan, dan satu tahun, tidak terlampau kelihatan karena hiruk-pikuk politik begitu dominan, baik di parlemen maupun di media massa.

Manfaat dengan bergabung di Setgab tentu tidak langsung. Tetapi, dengan adanya Setgab, ide-ide PKB masuk, baik yang konseptual maupun penentuan keputusan politik. Termasuk dalam semua undang-undang, semua ide PKB bisa dititipkan. Itulah keuntungan paling konkret, semua pemikiran PKB bisa dititipkan di Setgab. Kalau ada kritik di internal Setgab, itu biasa. Justru yang agak berbeda pendapat soal RUU Pemilihan Umum.

Model pembahasan di Setgab sebetulnya bagaimana?

Misalnya saat membahas RUU Keistimewaan DI Yogyakarta, saya dapat laporan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan RUU DIY, semua partai menanggapi. Lalu, disepakati dua hal. Pertama, mengkaji lebih dalam atau meredakan ketegangan dengan mengendapkan pikiran. Kedua, dibentuk tim. Jadi, pembahasan di Setgab itu bersifat tematis.

Bukankah itu oligarkis? Sejauh ini yang menjadi bahan pembicaraan pada hal-hal tertentu, tidak semua. Sejauh yang saya amati tidak kemudian mengganggu perdebatan di DPR. Bahkan, beberapa kasus, di Setgab selesai, di DPR tidak selesai. Artinya, Setgab justru menjadi sarana ketika di DPR tidak ada titik temu, di Setgab bisa terjadi titik temu.

Sejauh yang saya amati, potensi oligarki belum kelihatan. Karena itu, sejauh mungkin justru saya ingin meletakkan Setgab sebagai tempat penjernihan, klarifikasi, agar politik tidak terlampau liar dan mengganggu proses-proses pemerintahan.

Wapres Boediono selalu menyatakan demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan. Bagaimana Anda mewujudkannya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi? Ada yang paling nyata, apabila demokrasi sebagai prosedur pengambilan keputusan tidak berbelit-belit, sebagai eksekutif saya merasakan cepat. Misalnya pembahasan anggaran atau pembahasan undang-undang, sehingga kebutuhan kita terhadap perubahan undang-undang tidak berlarut-larut.

Jadi, dalam konteks demokrasi dan kesejahteraan, bagaimana prosedur demokrasi menambah kekuatan dukungan pada pilihan-pilihan percepatan pembangunan. Kedua, dalam persaingan politik atau proses politik, memberi keleluasaan waktu dan keleluasaan kiprah secara lebih dalam.

Namun, keinginan saya, Setgab harusnya mampu membuat prioritas-prioritas. Misalnya politik anggarannya, anggaran untuk pembangunan yang langsung dirasakan rakyat. Posisi strategis Setgab harusnya di situ. Namun, sekarang masih berdasarkan tema yang aktual saja. Sekarang, kan, semuanya mau diraih. Dalam Program Legislasi Nasional, maunya kan semuanya dibahas. Harusnya dibuat prioritas yang diputuskan di Setgab.