Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: KPK Harus Tutup Mata

Kompas.com - 30/01/2011, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menutup mata dalam menangani kasus dugaan suap cek perjalanan yang menyeret 25 politisi. KPK diminta tidak melihat warna partai politik para tersangka.

"Yang penting buat saya adalah, 'dewi keadilan' itu harus tetap tutup mata. Jadi KPK juga harus tutup mata. Jangan KPK melihat warna partai, ukuran uang, kekuatan politik, pokoknya tutup mata saja," kata Anies saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat, Minggu (30/1/2011).

Dikatakan Anies, upaya penahanan terhadap 19 dari 24 politisi DPR oleh KPK jangan dilihat sebagai proses perang politik. Dewan Perwakilan Rakyat-pun, tidak boleh pandang bulu dalam menyikapi dugaan suap ini. "Partai pun harus melihatnya siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan. Jangan melihatnya ini teman atau lawan," katanya.

Menurut Anies, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat tarik menarik untuk menentukan status quo antara lembaga yang melawan korupsi dengan pihak yang melawan lembaga tersebut. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK, kata Anies, mendapat serangan dari pihak yang ingin mempertahankan status quo-nya.

"KPK itu dia berperang jadi bukan berapa jumlah yang ditangkap. Bukan hanya itu. Tapi dia bisa mendapatkan serangan balik dri mereka yang mempertahankan status quo," ujar mantan anggota Tim 8 itu.

Seperti diberitakan, KPK telah menahan 19 politisi DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka dugaan suap cek perjalanan dalam pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Upaya penahanan KPK ini menimbulkan kritikan dari anggota dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Nasional
    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Nasional
    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    Nasional
    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

    Nasional
    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Nasional
    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Nasional
    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Nasional
    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Nasional
    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Nasional
    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    Nasional
    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Nasional
    Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

    Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com