Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yayat: Waspadai Ledakan Jumlah Penduduk

Kompas.com - 29/01/2011, 10:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan penduduk di Indonesia harus menjadi perhatian bersama, pemerintah maupun penduduk Indonesia. Semua pihak harus mulai mewaspadai ledakan jumlah penduduk. Pengamat perkotaan dan kependudukan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan ancaman ledakan penduduk tergantung pada daya tampung suatu wilayah. Pada faktanya, Indonesia, terutama ibukotanya, sudah overload.

"Jakarta pada 2010 jumlah penduduknya 9,6 juta orang. Diproyeksikan 20 tahun mendatang 12,5 juta. Bertambah sekitar 140 ribu orang per tahun. Bayangkan, 2010 saja sudah sesak seperti ini, gimana kalau bertambah setiap tahunnya," kata Yayat dalam diskusi mingguan Polemik bertajuk 'Waspadai Ledakan Penduduk' di Warung Daun Cikini, Sabtu (29/1/2011).

Yayat mengatakan ledakan penduduk perlu diwaspadai karena akan berdampak pada tingkat kualitas hidup penduduk. Sekarang saja, lanjutnya, padatnya penduduk berkorelasi positif terhadap konflik horizontal serta berkorelasi negatif dengan ketersediaan air bersih dan lapangan kerja.

"Memang jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi potensi. Tapi potensi tergantung pada kualitas penduduk. Susah karena tergantung pada angka kemiskinan," tambahnya.

Untuk itu, Yayat menyarankan agar pemerintah memperhatikan jaminan hari tua bagi penduduk. Pasalnya, bagi masyarakat Indonesia, prinsip banyak anak banyak rezeki masih berlaku. "Kenapa di Indonesia banyak anak? Enggak ada jaminan hari tua bagi seseorang di masa depan. Kalau di luar negeri, jaminan hari tua jelas, jadi dia tidak terlalu khawatir dan bergantung pada anak," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com