Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukti Transkrip Gayus Tunjuk Adnan

Kompas.com - 19/01/2011, 20:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menyampaikan bukti rekaman video bahwa penyebutan perusahaan grup Bakrie berasal dari Gayus, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum juga membeberkan transkrip pertemuannya dengan terpidana kasus korupsi pajak Gayus HP Tambunan pada 24 Maret 2010 di Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi di Bina Graha, Jakarta. Transkrip ini dibeberkan guna membuktikan bahwa Satgas menyarankan Gayus menggunakan advokat tidak hanya Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukumnya.

"Satgas menyarankan tidak hanya Adnan, tetapi juga Bambang Widjojanto, Alex Lay, dan Taufik Basari. Adalah Gayus sendiri yang kemudian memutuskan untuk didampingi Adnan," kata anggota Satgas Mas Achmad Santosa kepada wartawan pada jumpa pers di Kompleks Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

Pada rapat tersebut, di antaranya, hadir Sekretaris Satgas Denny Indrayana, dua orang stafnya, Rony dan Sigit, serta Gayus. Berikut ini adalah petikan transkrip tersebut:

Denny: Kalau aku pikir ente jangan ke media dulu. Tadi mikir-nya apa, kalau ke media bareng kita. Tapi perlu dipikir lagi biar matang dulu. Arahnya kan minta perlindungan. Mungkin Satgas, KPK, LPSK, itu bareng. Nah sementara itu aku usul advokatnya jangan yang main-main, advokatnya Alex, Taufik Basari.

Rony: Mereka, kalau mas Denny yang minta, mau. Kalau bisa secepatnya. Ke medianya nanti, tapi sekarang dah mulai underground gitu. Mas Gayus sering merasa dibuntutin?

Gayus: Nggak. Baru kali ini aja wartawan banyak banget.

Rony: Enggak merasa karena enggak tahu atau?

Gayus: Enggak merasa.

Denny: Bayanganku sih Satgas, KPK, LPSK duduk. Kita rumuskan langkah-langkahnya apa. Tapi, sementara dia, kalau dia udah diambil polisi saya kira. Begitu tahu ada panggilan, itu untuk yang pertama, kedua kita masih bisa ngeles, kita ketemu dulu. Maksudku ngatur ini langkah-langkahnya.

Gayus: Ada kemungkinan polisi ngambil saya? Enggak takut saya saling buka-bukaan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com