Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret

Kompas.com - 18/01/2011, 03:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemuka dan tokoh lintas agama belum menghasilkan hal yang konkret.

Keprihatinan para pemuka dan tokoh agama masih direspons oleh pemerintah dengan cara memberikan janji-janji yang baru. Namun, Presiden berkomitmen untuk meneruskan dialog ini guna membahas dan menghasilkan hal-hal yang lebih konkret.

Demikian disampaikan secara terpisah oleh Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Selasa (18/1/2011).

"Kami akan mengawal terus dan menuntut janji pemerintah," kata Andreas kepada para wartawan seusai mengikuti dialog di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1/2011). Selain Din dan Andreas, tokoh agama yang turut hadir, di antaranya, Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj dan Ketua KWI Mgr D Situmorang.

Ada juga Ketua Walubi Siti Hartati Murdaya, Ketua PHDI I Made Gde Erata, Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo, rohaniwan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, rohaniwan Buddha Bhiksu Sri Pannyavaro Mahatera, dan lainnya.

Sementara itu, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Ada pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan M Nuh, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

"Akan ada pertemuan lebih lanjut dan lebih substansial. Pemerintah membuka dengan lebar kesempatan dialog tersebut. Dialog seperti ini merupakan bagian komunikasi antara pemerintah dan komponen masyarakat," kata Djoko.

Sementara itu, Din meyakini bahwa kekuatan dialog dapat turut berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir lima jam tersebut, antara lain, pemberantasan korupsi, kebebasan beribadah, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Para pemuka dan tokoh agama, kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Jeirry Sumampow, berkomitmen untuk terus menyiapkan data dan mengemukakan fakta-fakta baru. Menko Polhukam mengatakan, secara umum, dialog berlangsung hangat.

Kedua belah pihak saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Selain persamaan pandangan, ada pula perbedaan pandangan terhadap sejumlah hal.

"Namun, inilah demokrasi," kata Djoko ketika menutup dialog yang berlangsung secara tertutup. Penutupan sedianya akan dilakukan oleh Presiden. Dialog ini digelar tak lama setelah para pemuka dan tokoh agama menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Presiden pun, menurut pengakuan beberapa tokoh dan pemuka agama, langsung mengundang para tokoh agama tersebut ke Istana.

"Karena tokoh agama enggak enak, maka mereka datang dan mengemukakan pemikirannya," kata salah seorang tokoh agama yang hadir dalam pertemuan di Istana Negara.

Sementara itu, Ketua Umum Matakin Budi mengatakan, dirinya hadir dalam dialog tersebut atas undangan dari Sekretariat Negara. Rohaniwan Romo Benny Susetyo, secara terpisah, mengaku sempat bingung akibat undangan yang dikirimkan berkali-kali ke kantor KWI.

Namun, Presiden malah mengklaim bahwa dialog tersebut digelar bukan atas inisiatifnya. Ketika membuka dialog, Presiden mengatakan, inisiatif datang dari Din. Inisiatif ini pun langsung disambutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com