SBY: Politik Uang = Lonceng Kematian

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, jika tidak dihentikan, fenomena politik uang di Indonesia bisa menjadi lonceng kematian bagi demokrasi.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberikan arahan di pembukaan Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2011 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011) pagi tadi.

"Fenomena politik uang (money politics), nampak berkembang. Ini lonceng kematian bagi demokrasi. Jika dibiarkan akan menciderai dan merusak demokrasi yang bermartabat yang sama-sama ingin kita tegakkan. Ini menyedihkan," ujar Presiden.

Menurut Presiden, fenomena politik uang merupakan salah satu dari 10 berita buruk yang ada di awal tahun ini. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengakui masih adanya berita buruk lain, yakni masih adanya penyimpangan dan korupsi yang masih saja terjadi.

"Harus diakui, baik di pusat maupun daerah, termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan. Ingat jika tidak benar dalam perpajakan, penerimaan negara kita akan berkurang. Jika penerimaan negara berkurang dan belanja menjadi besar, akibatnya mendorong kita berutang. Padahal, kita ingin mendorong untuk mengurangi utang. Utang juga akan menambah defisit anggaran kita," tambah Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar dipastikan penerimaan negara dapat penuh, termasuk penerimaan pajak.

Di luar dua hal yang termasuk berita buruk, masih ada berita buruk lainnya, yaitu Inflasi atau kenaiakan harga pangan dan energi, APBN yang masih mengalami tekanan seperti subsidi yang besar dan penyerapan anggaran, kurangnya infrastruktur, termasuk listrik, hambatan investasi, praktek pertambangan dan kehutanan yang merusak lingkungan, pelayanan masyarakat belum berjalan baik, perlindungan kepada TKI, dan belum siaganyamenghadapi bencana.

"Berita buruk ini saya sampaikan untuk menyadarkan dan mengingatkan kita untuk berbuat baik lagi," harap Presiden.