JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan berjanji tak akan transaksional jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan perombakan (reshuffle) kabinet dan memasukkan kader PDI-P dalam salah satu jajaran menterinya. Meski demikian, PDI-P menyadari, perombakan adalah kewenangan penuh Presiden.
"Reshuffle itu kewenangan penuh Presiden dan PDI-P tidak mau transaksional dalam soal seperti itu," ungkap Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (6/1/2011).
Hingga saat ini, Pramono mengatakan, tidak ada sedikit pun pembicaraan mengenai perombakan kabinet antara pemerintah dan PDI-P. Dengan demikian, Presiden bisa merombak kabinet untuk total memunculkan perbaikan kinerja di pemerintahan.
"Monggo-monggo saja, itu kewenangannya penuh," ujarnya.
Ketika ditanya tentang kemungkinan Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Puan Maharani masuk ke jajaran menteri kabinet nanti, Pramono enggan berkomentar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.