Di Trotoar Kita Berdemokrasi

Beberapa indikator yang diteliti adalah perilaku pengendara motor terhadap trotoar, keamanan dari kejahatan, dan infrastruktur untuk penyandang cacat. Trotoar di Jakarta juga dinilai memiliki gangguan paling tinggi yang menghambat pejalan kaki.

Minimnya perhatian pemerintah pada keberadaan trotoar salah satunya bisa dilihat dari biaya yang mereka anggarkan untuk salah satu perlengkapan jalan ini. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, salah satu dinas yang bertanggung jawab atas keberadaan trotoar, hanya punya anggaran Rp 1 miliar per tahun. Dana ini hanya bisa digunakan untuk pemeliharaan berupa perbaikan kecil.

Program penambahan jumlah trotoar juga jarang terdengar, tak seperti penambahan badan jalan. Padahal, seperti dikatakan Penalosa, pelebaran trotoar bisa jadi salah satu cara mengurangi kemacetan, selain dari peningkatan pelayanan transportasi massal (Kompas, 11 November 2009).

Dikatakan Penalosa, penambahan badan jalan hanya akan memacu orang membeli mobil lagi. Sementara perluasan dan penambahan jalur trotoar yang dibuat senyaman mungkin akan memacu orang untuk lebih suka berjalan kaki.

Apakah pejalan kaki sudah mendapat tempat pantas dan selayaknya di trotoar Jakarta? Apa pun jawabnya, mohon diingat, trotoar adalah salah satu etalase demokrasi negeri ini. Mau demokrasi? Tidak perlu bicara dakik-dakik, mulailah dari trotoar yang ramah bagi rakyat pejalan kaki....