Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Sikap Fraksi-fraksi soal RUUK DIY

Kompas.com - 11/12/2010, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah tetap keukeuh mengusulkan agar Gubernur DI Yogyakarta dipilih melalui pemilihan di DPRD seperti halnya gubernur di daerah lain. Lalu bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR?

1. Partai Golkar: Kami akan bersungguh-sungguh mempertahankan keistimewaan Yogyakarta (Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Golkar)

2. PDI Perjuangan: Keistimewaan Yogyakarta menyatu dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu, kami mendukung penetapan. Namun, Sultan HB X juga harus memosisikan dirinya sebagai gubernur dan sultan untuk semua masyarakat Yogyakarta, tidak menjadi milik partai politik tertentu (Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan)

3. PKS: PKS menyeseuaikan diri dengan keinginan masyarakat Yogyakarta. Kami pernah survei, dan umumnya warga Yogya pilih penetapan (Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS)

4. PAN: Sebelum menentukan sikap, kami akan menimbang kelebihan dan kekurangan naskah RUU usulan pemerintah (Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN DPR)

5. PPP: Perkembangan historis, sosial, dan politik membuat kami memutuskan mendukung penetapan. Persoalan jika sultan dinilai terlalu tua atau masih kanak-kanak bisa diatasi dengan membuat aturan perwalian (M Romahurmuzly, Sekretaris FPPP DPR)

6. PKB: Kami belum bisa menentukan sikap karena belum menerima draft RUU dari pemerintah (Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB DPR)

7. Partai Gerindra: Kami mendukung Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Namun, Sultan harus meninggalkan posisinya di partai politik, karena dia milik semua golongan (Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR)

8. Partai Hanura: Kami tetap menginginkan penetapan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Sikap ini untuk menghormati keistimewaan Yogyakarta, penghargaan kepada sejarah daerah itu, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Yogya (Sarifuddin Sudding, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Nasional
    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    Nasional
    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Nasional
    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Nasional
    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

    Nasional
    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    Nasional
    Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

    Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

    Nasional
    PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

    PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

    Nasional
    SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

    SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

    Nasional
    Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

    Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

    Nasional
    Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

    Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

    Nasional
    Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

    Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com