Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakyat Yogya Wajib Ditanya soal Sultan

Kompas.com - 30/11/2010, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terkait perdebatan soal konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY, perlu digelar referendum yang melibatkan warga DIY dan non-DIY.

"Rakyat DIY perlu ditanyakan, apakah mereka menginginkan Sultan langsung ditetapkan sebagai gubernur DIY atau melalui pemilihan kepala daerah," kata Burhanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (30/11/2010).

Sementara itu, warga non-DIY dari 32 provinsi lainnya pun patut dilibatkan pada proses referendum. "Warga non-DIY pun berhak didengar pendapatnya, apakah warga DIY berhak menentukan pilihan sesuai dengan pilihan mereka. Sebab, ini konteksnya berkaitan antara DIY dengan NKRI," sambung Burhanuddin.

Dikatakan Burhanuddin, pada prosesnya nanti, hasil referendum dari warga non-DIY dapat dijadikan pertimbangan. Sementara itu, kata putusnya tetap berada di tangan warga DIY.

Terkait perdebatan sistem monarki di DIY, Burhanuddin mengatakan, dirinya mendukung usulan yang dipaparkan oleh Universitas Gadjah Mada soal "Solusi Monarki Konstitusional untuk DIY".

Pada konsep tersebut dijelaskan, pemerintahan DIY terdiri dari tiga institusi. "Institusi pertama dipegang oleh Sultan dan Pakualam yang dianggap sebagai pengageng. Jadi, fungsinya sebagai pelindung sekaligus simbolik. Kedua, di level eksekutif, ada gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat Yogyakarta. Ketiga, ada DPRD yang menjalankan fungsi check and balances," kata Burhanuddin.

Namun, sistem ini dianggap kurang sempurna. "Masalahnya, kalau misalnya terjadi deadlock antara gubernur dan DPRD, apa kewenangan Sultan dan Pakualam sebagai pengageng? Saya khawatir monarki konstitusional ala UGM dapat mencabut hak Sultan untuk ikut pemilihan kepala daerah karena posisinya sebagai pengageng. Namun demikian, ini jalan tengah dari perdebatan antara kubu yang pro penetapan dan pro pemilihan langsung kepala daerah DIY," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com