Hendardi: Gayus Jadi Mainan Politik SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Setara Institute mencurigai aktifnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam menangani kasus kaburnya Gayus HP Tambunan. Setara Institute menuding, keterlibatan Satgas ini adalah mainan politik gaya baru pemerintah yang saat ini dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gayus diduga menjadi martil untuk menekan pihak lain yang memiliki sumber daya politik kuat dan potensial mengancam kekuasaan partai berkuasa pada Pilpres 2014.

"Gayus selalu berada dalam pusaran kendali Satgas dan menopang permainan politik tingkat tinggi partai berkuasa. Buktinya, Gayus lebih senang blak-blakan dengan Satgas dibanding dengan institusi hukum formal yang sebenarnya memiliki kewenangan," tulis Ketua Badan Presidium Setara Institute, Hendardi, kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Sabtu (20/11/2010).

"Siapa pun tahu, Golkar adalah kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh, apalagi dalam kendali Aburizal Bakrie yang memiliki sumber dana paling kuat. Dan, Bakrie dicurigai banyak pihak pernah menggunakan jasa Gayus dalam urusan pajak," lanjut Hendardi.

Menurut Hendardi, perseteruan babak lanjut ini hanya akan memperparah bobroknya penegakan hukum yang merugikan publik.

Sementara itu, pernyataan pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, bahwa Satgas tahu mafia perpajakan tapi tidak berdaya karena ada penghalang, menegaskan bahwa pembentukan Satgas sejak awal memang sarat muatan politik.

"Satgas dibentuk sebagai alat pencitraan dan boneka pemerintah. Fungsi dan wewenangnya tidak jelas dalam sistem dan mekanisme hukum nasional. Korupsi berhubungan dengan uang rakyat yang dikelola negara," tegasnya.

Oleh karena itu, Hendardi meminta agar kasus Gayus, mafia hukum, dan perpajakan lain ditangani oleh KPK dengan koordinasi kepolisian dan kejaksaan.

"Bukan ditangani oleh lembaga ekstra-konstitusional semacam Satgas sehingga tidak jadi bulan-bulanan politik saja," tegas Hendardi.