Desain Pertahanan Indonesia Tidak Jelas

Kenyataannya, menurut Subchan, industri pertahanan Indonesia saat ini ketinggalan jauh dari negara lain kendati sebelum reformasi sempat disegani di Asia. Subchan pernah menerima penghargaan di bidang teknologi persenjataan tanpa awak dari Kementerian Pertahanan Inggris Raya.

Menurut Subchan, pada 1990-an, Indonesia memiliki PT Inka, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Kini, perusahaan-perusahaan ini sulit berkembang karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Dari anggaran untuk kekuatan minimum esensial yang memerlukan Rp 11 triliun, hanya dialokasikan Rp 2 triliun.

Para pimpinan juga lebih senang mengadakan alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Pertama, makelar akan mendapat untung. Selain itu, membeli dari luar negeri artinya membuka kesempatan untuk berjalan-jalan dan mendapatkan uang dinas.

"Ada juga kendala ketidakmampuan bekerja bersinergi. Para ahli mencari proyek sendiri-sendiri. Padahal, bila kemampuan pakar di Indonesia dipetakan dan semua disinergikan, bukan tidak mungkin ada kemandirian dalam industri pertahanan keamanan," katanya.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pengembangan industri pertahanan, dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Peraturan Presiden tentang KKIP sudah disetujui 12 Juli 2010 meskipun dirasa kurang sempurna karena belum melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai yang menangani pendidikan sumber daya manusia.

Kini, diharapkan RUU Revitalisasi Industri Strategis lebih luas, bermanfaat, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia.