Desain Pertahanan Indonesia Tidak Jelas

SURABAYA, KOMPAS.com -  Desain strategi serta postur pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini dianggap tidak jelas.

Meskipun kebutuhan pertahanan minimal sudah digagas, postur pertahanan Indonesia sudah sangat ketinggalan. Sementara itu, revitalisasi industri strategis Indonesia masih mencoba mencari arah.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Revitalisasi Industri Strategis Indonesia di Sasana Diskusi Ruang Cakra Gedung C FISIP Universitas Airlangga, Jumat (29/10/2010).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diikuti dosen dan mahasiswa, pengajar jurusan Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Subchan, dan peneliti Centre for Strategic and Global Studies (CSGS) Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair, Djoko Sulistyo.

Setelah reformasi, kata Djoko, banyak slogan yang dikeluarkan pemimpin Indonesia. Terakhir, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, akan menempuh politik luar negeri ke segala arah.

Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh (a million friends, zero enemy ). "Kalau paradigma itu yang dikembangkan, postur pertahanan tidak menjadi prioritas dan tidak perlu ada industri pertahanan yang menjadi pendukung," tutur Djoko Sulistyo.

Namun, lanjut Direktur Riset CSGS Joko Susanto, slogan ini sangat bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan.

Sebab, dalam RUU yang mulai dibahas di Kementerian Hukum dan HAM, industri strategis lebih pada produksi alat-alat perang. Ini seakan-akan Indonesia akan perang dalam lima tahun ke depan.

Industri strategis yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara seperti pengembangan sarana transportasi massal, teknologi informasi, atau teknologi nano malah tidak mendapat tempat dalam pembahasan RUU itu.

Padahal, berbagai industri strategis seperti itu akan membuat Indonesia berdaya saing dan mandiri.