Dana "Pelesiran" DPR Mending buat Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menyatakan, sebaiknya anggota Dewan memikirkan kembali manfaat studi banding ke luar negeri. Apalagi, saat ini negeri tengah dirundung bencana maka anggaran untuk pelesiran sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan bencana.

"Sekarang ada bencana di Mentawai dan Merapi, masihkah tega? Presiden juga memaksakan diri untuk menyelesaikan urusannya di Hanoi lebih cepat. Apa anggota DPR juga masih mau kunjungan kerja ke luar?" ucap Teguh, Kamis (28/10/2010) di sela-sela acara "Visi Indonesia 2033" di Wisma Antara, Jakarta.

Ia pun mengusulkan agar anggaran untuk anggota DPR melakukan kunjungan kerja di luar negeri sebaiknya dialokasikan bagi para korban bencana alam. "Hari ini kami memerintahkan para anggota PAN yang terdaftar dalam kunjungan kerja ke luar negeri untuk mengundurkan diri, anggota yang tetap akan pergi akan kami tegur," ucapnya kepada para wartawan.

Menurut Teguh, kunjungan kerja ke luar negeri lebih banyak kemubazirannya dibandingkan manfaat yang dibawa. Oleh karena itu, pada rapat paripurna lalu, PAN meminta agar dilakukan moratorium pada studi banding baik yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah.

Sebelumnya Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyatakan, anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri sebesar Rp 107 miliar per tahun. Itu dibagi untuk kunjungan kerja pimpinan DPR, komisi, dan alat kelengkapan. Masing-masing mendapat jatah Rp 1,7 miliar per tahun untuk dua negara.