Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Tak Lagi Obral Janji

Kompas.com - 24/10/2010, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Coruption Watch atau ICW meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Namun, janji-janji akan masuk pengecualian jika hal itu memang untuk dilaksanakan secara serius.

Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi. "SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur soal pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah, dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan mendukung pemberantasan korupsi.

"Sebanyak 21 persen biasa saja dan 29 persen mengkhawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena mengganggu pemerintahan daerah," ujar peneliti ICW, Donal Fariz, dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi, hanya 24 persen yang terealisasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. "Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis," kata Donal.

Karena itulah, ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan Presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, melainkan hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. "Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap antara pernyataan politik dan realisasinya," tambah Febridiansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com