Presiden Diminta Tak Lagi Obral Janji

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Coruption Watch atau ICW meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Namun, janji-janji akan masuk pengecualian jika hal itu memang untuk dilaksanakan secara serius.

Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi. "SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur soal pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah, dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan mendukung pemberantasan korupsi.

"Sebanyak 21 persen biasa saja dan 29 persen mengkhawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena mengganggu pemerintahan daerah," ujar peneliti ICW, Donal Fariz, dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi, hanya 24 persen yang terealisasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. "Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis," kata Donal.

Karena itulah, ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan Presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, melainkan hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. "Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap antara pernyataan politik dan realisasinya," tambah Febridiansyah.