Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Tak Lagi Obral Janji

Kompas.com - 24/10/2010, 13:25 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Coruption Watch atau ICW meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Namun, janji-janji akan masuk pengecualian jika hal itu memang untuk dilaksanakan secara serius.

Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi. "SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur soal pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah, dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan mendukung pemberantasan korupsi.

"Sebanyak 21 persen biasa saja dan 29 persen mengkhawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena mengganggu pemerintahan daerah," ujar peneliti ICW, Donal Fariz, dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi, hanya 24 persen yang terealisasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. "Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis," kata Donal.

Karena itulah, ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan Presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, melainkan hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. "Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap antara pernyataan politik dan realisasinya," tambah Febridiansyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Terkini Lainnya

Wapres Minta Maskapai Hindari Delay, Ingatkan Banyak Calon Jemaah Haji Lansia

Wapres Minta Maskapai Hindari Delay, Ingatkan Banyak Calon Jemaah Haji Lansia

Nasional
KPK Duga Andhi Pramono Sembunyikan aset di Rumah Mertua di Batam

KPK Duga Andhi Pramono Sembunyikan aset di Rumah Mertua di Batam

Nasional
WN Kanada Buronan Interpol Mengaku Diperas Polisi, Mabes Polri: Belum Ada Bukti

WN Kanada Buronan Interpol Mengaku Diperas Polisi, Mabes Polri: Belum Ada Bukti

Nasional
Jokowi Bertemu Prabowo di Malaysia, Bahas Soal Proposal Ukraina-Rusia?

Jokowi Bertemu Prabowo di Malaysia, Bahas Soal Proposal Ukraina-Rusia?

Nasional
Dari Singapura, Jokowi Bertolak ke Malaysia untuk Bertemu PM Anwar Ibrahim

Dari Singapura, Jokowi Bertolak ke Malaysia untuk Bertemu PM Anwar Ibrahim

Nasional
PDI-P Bahas Isu Kemiskinan hingga Visi Misi Capres di Rakernas Hari Kedua

PDI-P Bahas Isu Kemiskinan hingga Visi Misi Capres di Rakernas Hari Kedua

Nasional
PDI-P Tak Masalah Jika Anies Masukkan Puan ke Dalam Radar Cawapres: Boleh!

PDI-P Tak Masalah Jika Anies Masukkan Puan ke Dalam Radar Cawapres: Boleh!

Nasional
KPK Sebut Uang Korupsi Eks Bupati PPU Mengalir ke Acara Partai Politik

KPK Sebut Uang Korupsi Eks Bupati PPU Mengalir ke Acara Partai Politik

Nasional
Ditaksir PDI-P Jadi Cawapres Ganjar, AHY Siratkan Tolak karena Alasan Etika

Ditaksir PDI-P Jadi Cawapres Ganjar, AHY Siratkan Tolak karena Alasan Etika

Nasional
BERITA FOTO: Butet Mengaku Dikirimi Megawati Anggrek Putih Saat Sakit

BERITA FOTO: Butet Mengaku Dikirimi Megawati Anggrek Putih Saat Sakit

Nasional
Migrant Care Minta Jokowi Ingatkan Singapura dan Malaysia Soal Perlindungan Pekerja Migran

Migrant Care Minta Jokowi Ingatkan Singapura dan Malaysia Soal Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
BERITA FOTO: Butet Kartaredjasa Sebut Megawati Levelnya Negarawan

BERITA FOTO: Butet Kartaredjasa Sebut Megawati Levelnya Negarawan

Nasional
Keppres Terbit, Pelunasan Bipih Kuota Tambahan Haji Dibuka 8 - 12 Juni 2023

Keppres Terbit, Pelunasan Bipih Kuota Tambahan Haji Dibuka 8 - 12 Juni 2023

Nasional
Makan Siang dengan PM Singapura, Jokowi Disuguhi Nasi Hainan hingga Pisang Goreng

Makan Siang dengan PM Singapura, Jokowi Disuguhi Nasi Hainan hingga Pisang Goreng

Nasional
PPP Mengaku Belum Pernah Dengar Nama AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar

PPP Mengaku Belum Pernah Dengar Nama AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com