Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahlilan Soeharto Digelar di 4 Lokasi

Kompas.com - 21/10/2010, 18:27 WIB

SOLO, KOMPAS.com — Peserta tahlilan dalam rangka memperingati 1.000 hari meninggalnya mantan Presiden Soeharto yang digelar di empat lokasi secara serentak akan memakai pakaian adat Jawa.

"Soeharto, selain mantan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga sangat besar jasa-jasanya dalam masalah pelestarian budaya, maka kami mengharapkan bagi peserta tahlilan nanti juga memakai pakaian adat Jawa," kata salah seorang panitia peringatan 1.000 hari tersebut, Begug Poernomosidi, di Solo, Selasa (19/10/2010).

Tahlilan itu akan digelar pada Kamis (21/10/2010) malam di empat tempat, yaitu di Astana Giribangun Matesih, Kabupaten Karanganyar, yang akan diikuti sekitar 2.000 orang; Jaten, Karanganyar, diikuti oleh 300 orang; Dalem Kalitan Solo 2.000 orang; dan di Masjid At Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, sebanyak 2.500 orang.

Sebelum acara tersebut dilakukan, terlebih dahulu akan ada upacara ’bedah bumi’ yang telah berlangsung sejak tanggal 16 Oktober 2010 yang ditandai dengan tahlilan yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Astana Giribangun, Sukirno.

Selain ditandai dengan tahlilan, ada juga selamatan kendurenan dengan berbagai macam makanan pada bedah bumi ini untuk memasang kijing.

"Sebagai orang Jawa, kalau mau pasang kijing bertepatan dengan 1.000 hari, harus dilakukan bedah bumi. Jadi, untuk bedah bumi itu dilakukan dua kali pertama saat akan dimakamkan dan kedua mau dipasang kijing," katanya.

Dalam tahlilan di Astana Giribangun juga akan ada pelepasan sepasang burung dara. Pelepasan ini mengandung maksud melepas hubungan arwah dengan manusia.

Adapun batu kijing diambil dari batu marmer Tulung Agung, Jawa Timur, dan semuanya tidak ada yang istimewa. Puncak acara akan berlangsung pada hari Jumat (22/10/2010), yaitu pemasangan batu nisan yang dihadiri oleh semua keluarga Soeharto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com