MK: Kami Bersih 100 Persen!

Kompas.com - 19/10/2010, 14:51 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengklaim bahwa lembaga yang dipimpinnya tersebut bersih dari praktik mafia perkara. Baik hakim maupun paniteranya tidak tersangkut kasus suap atau korupsi.

"Sampai jam 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti, silakan, akan kami bayarlah," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor MK, Jakarta, Selasa (19/10/2010).

Pernyataan Mahfud bahwa MK bersih tersebut menyusul pemberitaan mengenai mantan panitera MK, Zainal Arifin Hoesien, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat putusan MK tentang perselisihan hasil perhitungan suara di Sumatera Selatan.

"Kalau pengawasan dari luar, ada KPK, kami juga punya lembaga dewan kode etik, majelis kode etik. Keuangan internal kami punya catatan baik dari BPK," kata Mahfud.

Terkait hal tersebut, Mahfud menantang siapa pun yang memiliki bukti bahwa hakim atau panitera MK melakukan tindak mafia perkara untuk melaporkannya. "Saya tantang, siapa yang punya informasi, tolong menyebut nama. Saya tanggung seluruh biayanya untuk melapor ke MK, karena itu tidak pernah ada," ujarnya.

Mengenai kasus Zainal, Mahfud mempersilakan pihak berwajib memeriksanya lebih lanjut. Menurut Mahfud, Zainal tidak melakukan suap atau korupsi. Tuduhan terhadap Zainal, kata Mahfud, hanya karena Zainal membuat surat keputusan mengenai pihak yang menang dalam pilkada. Akibatnya, pihak yang kalah melaporkan Zainal atas dugaan penyalahgunaan wewenang. "Biar saja diperiksa. Kalau kami tahu, tidak ada salahnya apa-apa," pungkasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X