Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, Keputusan SBY Batalkan ke Belanda

Kompas.com - 06/10/2010, 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun berat, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan secara mendadak kunjungan ke Belanda sudah tepat. Dalam tata krama diplomasi internasional, negara tujuan kunjungan seorang kepala negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan kunjungan.

"Presiden diundang secara resmi oleh Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda sebagai Kepala Negara RI yang di dalamnya melekat martabat dan harga diri 230 juta rakyat Indonesia. Karenanya, pembatalan itu harus dilihat sebagai ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam menjaga martabat rakyat Indonesia," kata sosiolog UI, Dr Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2010).

Menurut Kastorius, eksistensi RMS lebih merupakan "boneka politik" bentukan Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat penekan kepentingan pasca-kolonialisme Belanda terhadap Indonesia.

"Sama sekali tidak etis bila Pemerintah Belanda membiarkan manuver peradilan RMS di Den Haag untuk menekan dan sekaligus mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam kunjungan kenegaraannya. Alasan kebebasan yurisdiksi lebih merupakan jawaban formalistik yang sebenarnya hendak menyembunyikan standar ganda sikap Pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Kita tidak mau dan tidak rela Kepala Negara RI terjebak pada permainan double standard moral Pemerintah Belanda," kata Kastorius Sinaga.

Selain itu, kata Kastorius, Pemerintah RI tentu harus lebih serius mencegah pelanggaran HAM di Tanah Air, seperti di Maluku dan daerah lainnya. Sifat "intermestik" isu HAM harus dipandang secara serius sebagai tantangan riil dan secara komprehensif direspons oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pemerintah daerah. 

"Ke depan, Rakor Polhukam harus lebih jeli dan teliti mendeteksi dan memprediksi  perkembangan politik dalam kaitannya dengan kepentingan nasional RI di tingkat global, termasuk pengamanan kunjungan kepala negara," kata Kastorius Sinaga. (KSP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com