Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, Keputusan SBY Batalkan ke Belanda

Kompas.com - 06/10/2010, 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun berat, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan secara mendadak kunjungan ke Belanda sudah tepat. Dalam tata krama diplomasi internasional, negara tujuan kunjungan seorang kepala negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan kunjungan.

"Presiden diundang secara resmi oleh Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda sebagai Kepala Negara RI yang di dalamnya melekat martabat dan harga diri 230 juta rakyat Indonesia. Karenanya, pembatalan itu harus dilihat sebagai ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam menjaga martabat rakyat Indonesia," kata sosiolog UI, Dr Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2010).

Menurut Kastorius, eksistensi RMS lebih merupakan "boneka politik" bentukan Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat penekan kepentingan pasca-kolonialisme Belanda terhadap Indonesia.

"Sama sekali tidak etis bila Pemerintah Belanda membiarkan manuver peradilan RMS di Den Haag untuk menekan dan sekaligus mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam kunjungan kenegaraannya. Alasan kebebasan yurisdiksi lebih merupakan jawaban formalistik yang sebenarnya hendak menyembunyikan standar ganda sikap Pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Kita tidak mau dan tidak rela Kepala Negara RI terjebak pada permainan double standard moral Pemerintah Belanda," kata Kastorius Sinaga.

Selain itu, kata Kastorius, Pemerintah RI tentu harus lebih serius mencegah pelanggaran HAM di Tanah Air, seperti di Maluku dan daerah lainnya. Sifat "intermestik" isu HAM harus dipandang secara serius sebagai tantangan riil dan secara komprehensif direspons oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pemerintah daerah. 

"Ke depan, Rakor Polhukam harus lebih jeli dan teliti mendeteksi dan memprediksi  perkembangan politik dalam kaitannya dengan kepentingan nasional RI di tingkat global, termasuk pengamanan kunjungan kepala negara," kata Kastorius Sinaga. (KSP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com