Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Berniat Kultuskan Gus Dur

Kompas.com - 21/09/2010, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur di sekitar kawasan makam mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, bukan untuk mengultus-individukan almarhum Gus Dur. Makam Gus Dur tidak diapa-apakan, tetapi hanya akan dirapikan.

Sebaliknya, pemerintah ingin menghormati dua pahlawan yang dimakamkan kompleks pesantren tersebut, yaitu KH Wahid Hasyim dan KH Hasyim Asy'ari. Pemerintah juga ingin memberikan kemudahan bagi pengunjung yang akan berziarah ke makam almarhum Gus Dur dan juga kepada ayah dan kakeknya tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahtaraan Rakyat Indroyono Soesilo kepada pers saat ditanya seusai dipanggil Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/9/2010).

"Tidak, tidak ada tujuan mengultuskan Gus Dur. Kita ingin menghormati dua pahlawan yang ada di situ, yaitu KH Wahid Hasyim dan KH Hasyim Asy'ari. Kalau nanti usulan Gus Dur sebagai pahlawan diterima pemerintah, kan, berarti di situ ada tiga pahlawan," tandasnya.

Menurut Indroyono, kawasan kompleks pemakaman Gus Dur merupakan tempat kawasan religi yang setiap minggunya didatangi peziarah sampai 3.000 orang. "Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para peziarahnya. Misalnya, memperbaiki jalannya atau membangun toilet atau menyediakan tempat untuk berjualan cinderamata dan sebagainya," tambahnya.

Indroyono mengakui, ide membangun infrastruktur di kawasan sekitar makam Gus Dur sudah muncul sejak awal tahun ini. Rencana tersebut kemudian dibicarakan bersama antara pemerintah pusat (Kantor Menko Kesra), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

"Keluarga Gus Dur sudah menyetujui rencana tersebut. Bahkan, keluarga berpesan agar makam Gus Dur tidak perlu dibangun lagi. Pemerintah hanya akan merapikannya," lanjut Indroyono.

Sebelumnya, dalam keterangan di Kantor Presiden, Senin kemarin, Menko Kesra Agung Laksono yang didampingi Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui rencana pembangunan infrastruktur di kawasan  makam tersebut. Agung juga mengaku, sesuai dengan permintaan keluarga, makam Gus Dur hanya akan dirapikan.

Menurut Indroyono, biaya pembangunan infrastruktur di kawasan makam Gus Dur tersebut akan ditanggung bersama oleh tiga pemerintah. "Ada yang semula mengusulkan biaya Rp 180 miliar. Akan tetapi, ada juga yang mengusulkan biayanya sampai Rp 200 miliar. Kami akan membahasnya lagi," ujar Indroyono.

Untuk tahap pertama, lanjut Indroyono, pemerintah hanya akan membangunnya secara bertahap dengan mengucurkan dana Rp 10 miliar-Rp 12 miliar terkait pembangunan infrastruktur di kawasan itu. "Kita akan berkoordinasi dulu dengan Menteri Pekerjaan Umum mengenai tahapan awal pembangunan selama tahun 2010 ini," lanjut Indroyono lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com