Renovasi Makam Gus Dur Butuh Rp 180 M?

Kompas.com - 20/09/2010, 22:23 WIB
EditorTri Wahono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono belum dapat memastikan total dana yang dibutuhkan untuk merenovasi makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya terungkap dana yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 180 miliar.

"Besarannya akan dibahas dalam waktu dekat. Kementerian PU dan pemerintah provinsi sedang melakukan kajian," ujar Agung Laksono kepada wartawan usai melakukan rapat kabinet dengan Presiden SBY bersama sejumlah menteri di Kantor Presiden, Senin (20/9/2010).. Dana tersebut cukup besar karena akan dibangun berbagai fasilitas menuju dan di sekitar makam agar pengunjung nyaman.

Pemerintah berencana melengkapi kawasan areal makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dengan berbagai fasilitas bagi para peziarah. Antara lain, tempat parkir, kamar mandi, merchandising, museum, perpustakaan, serta pagar di sekitar makam. Dan rencananya, prasarana jalan juga akan diperluas.

Pusara Gus Dur sendiri akan dibiarkan apa adanya. "Yang akan dibangun hanya lingkungan di sekitar makam. Keluarga Gus Dur minta agar makamnya tak dibangun lagi sesuai adat Nahdlatul Ulama. Infrastrukturnya diutamakan, dan diusahakan dilakukan secara gotong royong dengan anggaran pusat, provinsi, dan kabupaten secara bertahap," Agung menegaskan.

Gus Dur yang dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, setiap harinya selalu ramai dikunjungi para peziarah. Pembangunan areal makam Gus Dur tak lain agar para peziarah merasakan nyaman dan dapat dimanfaatkan secara baik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X