Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Gagah, yang Penting Jujur

Kompas.com - 16/09/2010, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri baru tak perlu ganteng atau gagah. Yang penting jujur dan bisa membawa institusi kepolisian ke arah yang lebih baik. Itulah harapan dari beberapa warga Jakarta, Kamis (16/9/2010), saat dimintakan pendapat mengenai sosok ideal seorang Polri-1.

Pendapat itu, dua di antaranya, diungkapkan oleh Sulistya dan Wahyuni. "Biarpun orangnya secara fisik enggak gagah, enggak apa-apa deh. Yang penting jujur. Saya pikir, kalau pemimpin enggak jujur, kepemimpinannya pasti enggak baik," kata Sulistya, seorang karyawan swasta.

Ia mengaku prihatin dengan permasalahan yang mengaitkan institusi Polri. Sebagai konsumen media, Sulistya mengaku selalu mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi. Sebut saja mulai dari kasus Cicak vs Buaya, kasus rekening gendut, hingga Anggodo Widjojo.

"Yang terakhir soal rekaman percakapan yang katanya rekayasa, biar pimpinan KPK kena kasus. Saya mengikuti terus dan berpikir, kenapa negara ini seperti ini ya?" lanjut dia.

Menurutnya, sebagai institusi penegak hukum, Polri harus bisa menjadi teladan bagi penegakan hukum dan moral. "Kalau institusinya enggak baik, bagaimana bisa menegakkan hukum?" kata Sulistya retoris.

Sementara itu, Wahyuni juga mengutarakan pendapat yang sama. Secara jujur ia mengakui tak terlalu mengikuti dinamika berbagai peristiwa, termasuk tak mengetahui bahwa akan ada pergantian Kapolri.

Baginya, siapa pun yang terpilih diharapkan bisa membawa Polri ke arah yang lebih baik. "Kalau masyarakat ini enggak tahu apa-apa ya. Siapa yang mau nggantiin, saya enggak tahu. Jadi harapannya yang umum-umum saja. Yang penting, pemimpin itu harus jujur dan bermoral. Itu saja yang dijaga," kata Wahyuni.

Ia juga menitip pesan agar Kapolri baru bisa mengikis hal-hal buruk yang bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap polisi. "Misalnya, jangan kalau orang kaya yang punya kasus gampang lepas. Kalau orang miskin, sampai jual ini-itu buat nyogok polisi. Yang seperti ini harus dihilangkan," ujar karyawati sebuah perusahaan asuransi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com