Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Kami Terima Investigasi ICW

Kompas.com - 16/08/2010, 14:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar mengatakan, pihaknya akan melihat hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rekam jejak tujuh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara imparsial.

Ketujuh calon tersebut adalah Irjen Pol (Purn) Chaerul Rasjid, Jaksa Sutan Bagindo Fahmi, advokat Bambang Widjoyanto dan Melly Darsa, anggota DPD I Wayan Sudirta, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, dan Ketua KY Busyro Muqoddas. "Itu satu keseluruhan, bukan parsial. Tidak boleh dilihat dari satu segi saja kan dapat penilaiannya," kata Patrialis kepada para wartawan, Senin (16/8/2010) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Patrialis, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari masyarakat soal rekam jejak ketujuh orang yang telah diseleksi. "Kita belum dapat laporan soal itu," katanya singkat.

Ditambahkannya, Pansel akan menerima ICW yang akan menyerahkan hasil investigasinya, di Sekretariat Pansel di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin siang ini. Hasil investigasi ICW yang dilakukan pada 3-15 Agustus 2010 menunjukkan, ketujuh calon pimpinan KPK bermasalah, mulai dari menilap dana abadi umat, mangkir dalam membayar pajak bumi dan bangunan, bermain mata dengan pengusaha batubara dan penambangan emas ilegal, hingga tindak pidana "remeh-temeh" seperti melakukan plagiat tugas kuliah dan penyelundupan telepon genggam.

Investigasi dilakukan dengan cara menelusuri sejumlah data primer seperti biodata calon, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, makalah, buku, dan investigasi lapangan. ICW juga melakukan konfirmasi sebanyak mungkin dengan pihak yang dinilai mengetahui catatan calon, serta mewawancarai calon, dan menganalisis isi media. "Semua calon pimpinan KPK bermasalah," ujar peneliti hukum ICW Donal Fariz kepada para wartawan, kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com