Aspirasi, "Dana" ke "Rumah"

Diskursus seputar berganti-gantinya wajah ”aspirasi” dari semula dana aspirasi menjadi rumah aspirasi tanpa menyentuh sedikit pun hakikat dari makna aspirasi yang semestinya harus lebih banyak menjadi fokus perhatian dari para anggota DPR harus ditempatkan sebagai bagian dari diskursus etis-politis.

Masyarakat berhak untuk memproblematisasi konsensus etis mengenai tanggung jawab seorang wakil rakyat yang seharusnya melaksanakan mandat untuk mewakili aspirasinya, tanpa mengubah makna aspirasi tersebut menjadi alat untuk memprivatisasi kekayaan negara, dengan mengatasnamakan ”dana” atau ”rumah” dan menjadikan aspirasi sekadar sebagai atribut.

Dalam pandangan Jean Jacques Rousseau, rakyat akan berdaulat (volonte generale) kalau mereka berkumpul. Kedaulatan rakyat merupakan konsep yang sangat kabur dan bersifat plastis karena bisa dengan makna ambigu.

Menyebut DPR tempat berkumpulnya para ”wakil” rakyat juga bisa bersifat kabur dan plastis. Mengatasnamakan aspirasi untuk membenarkan perampokan uang rakyat di tengah lebih kurang 32,53 juta jiwa warga masyarakat yang masih berkubang kemiskinan merupakan tindakan yang melukai rasa keadilan (sense of justice) rakyat.

Para wakil rakyat harus sungguh-sungguh hadir dalam dunia kehidupan (lebenswelt) rakyat sehingga DPR bisa menjadi ”rumah aspirasi” rakyat sesuai dengan jati dirinya sebagai simbol demokrasi perwakilan.

DPR perlu lebih banyak membuka dirinya sebagai wakil rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Absennya aspirasi rakyat dari berbagai sidang di DPR yang juga jarang dihadiri oleh sebagian para wakil rakyat disebabkan absennya ”ruang antara” dalam sistem demokrasi perwakilan.

Rakyat tidak memperoleh akses demokrasi untuk menyuarakan aspirasinya di antara satu pemilu ke pemilu berikutnya. Demokrasi ”ruang antara” sangat penting untuk memadukan demokrasi deliberatif dengan demokrasi perwakilan.

Kontrak politik wakil rakyat dengan konstituennya melalui pemilu seharusnya tidak berakhir pascamereka terpilih, tetapi harus selalu menjadi bagian dari diskursus politik yang hidup di ruang publik politik melalui aspirasi yang selalu digali dari rakyat tanpa mengubahnya menjadi sekadar dana atau rumah aspirasi.

*W RIAWAN TJANDRA Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta