Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Mau Lihat Wilayah Perbatasan

Kompas.com - 14/07/2010, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penanganan pengelolaan perbatasan ditingkatkan, termasuk penanganan kejahatan transnasional. Presiden juga meminta agar penanganan perbatasan dilakukan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

"Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersama gubernur, wali kota, dan pemerintah pusat harus dapat memastikan penanganan pengelolaan perbatasan ke depan semakin baik," kata Presiden pada jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie seusai melakukan pertemuan konsultasi pemerintah-DPR, Rabu (14/7/2010) di Istana Negara, Jakarta.

Secara geografis, Indonesia memiliki kawasan-kawasan yang berbatasan dengan 10 negara, baik di wilayah darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Niugini, dan Timor Leste yang berada di tiga pulau, yaitu Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor.

Untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Niugini.

Terkait pengelolaan perbatasan itu, Marzuki Alie mengatakan bahwa DPR memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut yaitu melakukan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keamanan; kelestarian lingkungan; dan turut melibatkan semua pemangku kepentingan.

Saat ini, Indonesia masih terus melakukan negosiasi terkait perbatasan dengan negara tetangga. Presiden menekankan, penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga sebaiknya dilakukan menggunakan pendekatan diplomasi.

Presiden juga meminta agar patroli darat, laut, dan udara terus dilakukan. "Dewan dan pemerintah sepakat bahwa kita harus melakukan langkah serius dalam penanganan pengelolaan perbatasan, termasuk dalam hal anggaran, peran pemda, dan perekrutan badan nasional pengelola perbatasan," kata SBY.

Presiden juga mengatakan akan menyempatkan diri mengunjungi wilayah perbatasan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut masih bagian dari NKRI. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya pekerjaan fisik dalam mengamankan daerah-daerah terluar di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com