Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Mau Lihat Wilayah Perbatasan

Kompas.com - 14/07/2010, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penanganan pengelolaan perbatasan ditingkatkan, termasuk penanganan kejahatan transnasional. Presiden juga meminta agar penanganan perbatasan dilakukan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

"Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersama gubernur, wali kota, dan pemerintah pusat harus dapat memastikan penanganan pengelolaan perbatasan ke depan semakin baik," kata Presiden pada jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie seusai melakukan pertemuan konsultasi pemerintah-DPR, Rabu (14/7/2010) di Istana Negara, Jakarta.

Secara geografis, Indonesia memiliki kawasan-kawasan yang berbatasan dengan 10 negara, baik di wilayah darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Niugini, dan Timor Leste yang berada di tiga pulau, yaitu Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor.

Untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Niugini.

Terkait pengelolaan perbatasan itu, Marzuki Alie mengatakan bahwa DPR memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut yaitu melakukan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keamanan; kelestarian lingkungan; dan turut melibatkan semua pemangku kepentingan.

Saat ini, Indonesia masih terus melakukan negosiasi terkait perbatasan dengan negara tetangga. Presiden menekankan, penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga sebaiknya dilakukan menggunakan pendekatan diplomasi.

Presiden juga meminta agar patroli darat, laut, dan udara terus dilakukan. "Dewan dan pemerintah sepakat bahwa kita harus melakukan langkah serius dalam penanganan pengelolaan perbatasan, termasuk dalam hal anggaran, peran pemda, dan perekrutan badan nasional pengelola perbatasan," kata SBY.

Presiden juga mengatakan akan menyempatkan diri mengunjungi wilayah perbatasan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut masih bagian dari NKRI. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya pekerjaan fisik dalam mengamankan daerah-daerah terluar di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com