Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15 Juli, Hartono Janji ke Kejagung

Kompas.com - 12/07/2010, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, Hartono Tanoesudibjo, berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Kamis (15/7/2010).

Penasihat hukum Hartono, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan, saat ini kliennya sudah kembali ke Jakarta. Menurut Hotma, sebelumnya, Hartono berobat di Singapura. "Kami datang untuk pastikan tanggal 15 Juli akan datang tanpa dipanggil lagi. Saya sudah tanda tangani surat pernyataan di hadapan direktur penyidikan," ucap Hotman di Kejagung, Senin (12/7/2010).

Dikatakan Hotman, ia menunjukkan bukti-bukti seperti surat perjalanan serta rekap medik kliennya kepada pihak Kejagung. "Dari awal sudah kita minta tanggal 15 Juli, waktu yang paling cocok sesuai hak asasi sebagai tersangka karena dia harus persiapkan segala sesuatunya," katanya.

Hotman mengklaim bahwa tidak terjadi pidana korupsi dalam Sisminbakum. Menurut dia, Sisminbakum sama seperti berbagai proyek pemerintah yang dikelola swasta, seperti jalan tol dan pembuatan surat tanda nomor kendaraan. "Tidak berbeda dengan gedung perkantoran seperti Grand Hyatt Bandung, BIP, yang 100 persen uang sewa dipungut swasta. Masa investasi tidak kembali modalnya," ujarnya.

"Ini swasta yang membangun lalu dikelola beberapa tahun, setelah modal kembali, nanti dikembalikan ke pemerintah. Sekarang Kementerian Kehakiman akui Sisminbakum sangat bermanfaat karena semula notaris di daerah bisa berbulan-bulan untuk sahkan berbadan hukum," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com