Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15 Juli, Hartono Janji ke Kejagung

Kompas.com - 12/07/2010, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, Hartono Tanoesudibjo, berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Kamis (15/7/2010).

Penasihat hukum Hartono, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan, saat ini kliennya sudah kembali ke Jakarta. Menurut Hotma, sebelumnya, Hartono berobat di Singapura. "Kami datang untuk pastikan tanggal 15 Juli akan datang tanpa dipanggil lagi. Saya sudah tanda tangani surat pernyataan di hadapan direktur penyidikan," ucap Hotman di Kejagung, Senin (12/7/2010).

Dikatakan Hotman, ia menunjukkan bukti-bukti seperti surat perjalanan serta rekap medik kliennya kepada pihak Kejagung. "Dari awal sudah kita minta tanggal 15 Juli, waktu yang paling cocok sesuai hak asasi sebagai tersangka karena dia harus persiapkan segala sesuatunya," katanya.

Hotman mengklaim bahwa tidak terjadi pidana korupsi dalam Sisminbakum. Menurut dia, Sisminbakum sama seperti berbagai proyek pemerintah yang dikelola swasta, seperti jalan tol dan pembuatan surat tanda nomor kendaraan. "Tidak berbeda dengan gedung perkantoran seperti Grand Hyatt Bandung, BIP, yang 100 persen uang sewa dipungut swasta. Masa investasi tidak kembali modalnya," ujarnya.

"Ini swasta yang membangun lalu dikelola beberapa tahun, setelah modal kembali, nanti dikembalikan ke pemerintah. Sekarang Kementerian Kehakiman akui Sisminbakum sangat bermanfaat karena semula notaris di daerah bisa berbulan-bulan untuk sahkan berbadan hukum," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

    Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com