Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Akan Cabut Paspor Hartono

Kompas.com - 09/07/2010, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung menyatakan tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mencabut paspor tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum, Hartono Tanoesoedibyo, yang berangkat ke luar negeri satu hari sebelum penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Itu protapnya," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M Amari, di Jakarta, Jumat (9/7/2010).

Menurut dia, pencabutan paspor bisa dilakukan jika tersangka tindak pidana tidak memenuhi panggilan sampai batas waktu yang dijanjikan.

Hartono Tanoesoedibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika, dan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM, ditetapkan sebagai tersangka kasus Sisminbakum yang diduga merugikan keuangan negara Rp 420 miliar.

Keduanya akan diperiksa pada 1 Juli. Namun, Hartono tidak memenuhi janji itu dan kuasa hukumnya menyebutkan bahwa kliennya berangkat ke Singapura untuk berobat sekaligus berlibur anak sekolah.

Kuasa hukumnya meminta waktu kepada Kejagung sampai 15 Juli karena pada tanggal itu kliennya akan pulang ke Tanah Air.

Pada bagian lain, Jampidsus menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa tiket perjalanan Hartono Tanoesoedibyo yang diketahui berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura, yang kemudian dilanjutkan ke Australia.

"Kami sudah mendapatkan salinan tiket perjalanan Hartono yang berangkat dari Jakarta ke Singapura kemudian ke Australia," katanya.

Sebelumnya, Imigrasi menyebutkan, Hartono Tanoesoedibyo berangkat ke Taiwan (China Taipei) pada 24 Juni atau satu hari sebelum pengajuan cekal sekaligus penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com