Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membaca Strategi Politik PKS

Kompas.com - 23/06/2010, 08:16 WIB

Oleh Ikrar Nusa Bhakti *

KOMPAS.com — Pemilihan umum masih empat tahun lagi, tetapi partai-partai politik semakin mematangkan strateginya untuk memenangi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden-wakil presiden. Partai Keadilan Sejahtera berupaya untuk naik peringkat menjadi tiga besar pada Pemilu 2014.

Pergeseran format politik yang diusung partai-partai pun terjadi. Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat berupaya bergeser ke kanan atau menonjolkan asas keislaman untuk menunjukkan bahwa partai-partai itu bukan lagi dipandang sebagai partai nasionalis sekuler. Sebaliknya, partai-partai yang selama ini menonjolkan asas atau ideologi Islam justru bergeser ke tengah.

Di antara partai-partai berbasis massa Islam yang berani menonjolkan format baru politiknya ke arah tengah adalah PKS. Pada Musyawarah Nasional II PKS, 16-20 Juni 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, PKS semakin menonjolkan dirinya bukan lagi sebagai partai dakwah yang eksklusif, melainkan sudah menjadi partai terbuka bagi warga negara Indonesia non-Muslim untuk bergabung ke partai itu.

Apa yang dilakukan PKS sebenarnya merupakan langkah lanjutan "Deklarasi PKS di Bali" yang memungkinkan masuknya anggota partai atau calon anggota legislatif PKS dari golongan non-Muslim. Adalah kenyataan bahwa di daerah Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan terlebih lagi Papua, ada 20 anggota legislatif daerah yang berasal dari kalangan non-Muslim yang mewakili daerah berpenduduk sebagian besar non-Muslim tersebut.

Apa yang ditargetkan PKS melalui gebrakan strategis atas format politik baru ini? Mengapa pula PKS berani mengambil langkah politik yang berisiko itu? Akankah target itu akan dicapai?

Berisiko

Dipilihnya Hotel Ritz-Carlton di SCBD, Jakarta, bukanlah tanpa makna. Hotel tersebut merupakan bagian dari jaringan hotel mewah bertaraf internasional yang berpusat di Amerika Serikat yang sebagian sahamnya bukan mustahil juga dimiliki oleh orang Yahudi. Ini merupakan simbol bahwa PKS tidak anti-AS.

Lebih khusus lagi ini bukan saja simbol bahwa PKS dapat "hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) dengan negara yang selama ini menjadi bulan-bulanan kritiknya, khususnya terkait dengan isu politik di Timur Tengah dan Palestina", melainkan penonjolan simbol bahwa PKS juga dapat bekerja sama dengan negara-negara Barat, seperti AS, Jerman, Australia, serta dengan negara berhaluan komunis, seperti Republik Rakyat China.

Melalui simbol politik itu, PKS juga ingin agar bila perolehan suaranya cukup besar pada Pemilu 2014, misalnya lebih dari 10 persen, paling tidak negara-negara Barat dari tiga benua yang berbeda, seperti AS, Jerman, dan Australia, tidak akan mencurigai PKS sebagai partai yang anti-Barat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com