Membaca Strategi Politik PKS

Dari sisi politik domestik, PKS ingin agar pangsa suara yang sudah "mentok", yaitu 7,89 persen pada Pemilu Legislatif 2009, bisa dinaikkan dengan berbagai cara. Pertama, merebut suara dari kalangan NU dan Muhammadiyah, dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang selama ini menjadi basis massa bagi PPP, PAN, dan PKB.

Kedua, membuka peluang bagi kalangan non-Muslim untuk menjadi anggota, pengurus, bahkan caleg pusat dan daerah yang mewakili PKS di kantong-kantong suara non-Muslim. Ketiga, membuat struktur pengurusan partai yang gemuk, tak tanggung-tanggung 400 orang, yang diharapkan dapat melebarkan sayap PKS di luar kantong-kantong perkotaan yang selama ini menjadi basis massa PKS.

PKS kini memang telah berubah dari partai dakwah menjadi partai terbuka demi meraih suara lebih banyak pada Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu berikutnya. Apa yang dilakukan PKS bukan tanpa risiko politik. Adalah suatu kenyataan bahwa perolehan suara PKS dari segi persentase memang naik dari 7,34 persen pada Pemilu 2004 menjadi 7,89 persen pada Pemilu 2009. Namun, dari jumlah perolehan suara justru menurun sekitar 200.000 dari 8,33 juta suara menjadi 8,21 juta.

Selain itu, daerah yang dulu menjadi kantong suara PKS, seperti Jakarta, telah mengalami penurunan yang amat drastis dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Penurunan suara di beberapa kota memang karena tersedot oleh Partai Demokrat yang menokohkan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, bukan mustahil ini juga disebabkan berkurangnya dukungan PKS dari basis suara mahasiswa dan pendukung tradisionalnya yang merasa "tertipu" akibat berubahnya format politik PKS dari partai eksklusif menjadi partai yang inklusif. Perubahan format politik PKS ini, walau sudah didiseminasikan di kalangan dalam partai, masih sulit untuk dipahami oleh para pendukung tradisionalnya yang menginginkan PKS tetap menjadi partai dakwah.

Apa yang terjadi pada PKS dapat saja mencontoh Partai Islam Semalaya (PAS) di Malaysia yang juga berubah formatnya dari yang tadinya eksklusif menjadi inklusif. Perubahan format ini juga terjadi pada Partai Kristen Demokrat di Jerman yang asas Kristiani hanya menjadi pegangan ideologis semata, tetapi pelebaran sayap ke masyarakat dengan paham lain juga dilakukan.

Namun, PKS bukanlah Partai Kristen Demokrat Jerman yang dapat memisahkan agama dan gereja sejak kebangkitan sekularisme di Eropa pada abad pertengahan. Islam tidak memisahkan agama dan negara meski Islam adalah agama yang merupakan rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin), di kalangan pendukung tradisional PKS masih sulit untuk menerima warga negara dengan agama lain bergabung di dalam partai.

Format baru PKS bukan mustahil akan menjadi bulan-bulanan kampanye negatif dari partai-partai berasaskan Islam lainnya, khususnya PPP dan PKB, yang tidak ingin basis massa NU-nya direbut oleh PKS. PAN juga tidak ingin massanya tersedot ke PKS.

Selain itu, sulit bagi PKS untuk tetap mencitrakan diri sebagai partai yang putih bersih jika ternyata Misbakhun terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus LC fiktif dan Nunun Adang Daradjatun terbukti tersangkut suap untuk anggota DPR saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.

Format baru PKS bukan mustahil justru membawa mudarat dan bukan manfaat bagi PKS. Bukan mustahil PKS akan dijauhi bukan saja oleh para pendukung tradisionalnya, khususnya di kampus-kampus universitas ternama, juga oleh kalangan NU dan Muhammadiyah. Jika ini terjadi, PKS akan gigit jari pada Pemilu 2014.

*Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Jakarta