Survei LSI: Publik Merindukan Orde Baru

Kompas.com - 19/05/2010, 21:53 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 12 tahun rontoknya ikon rezim Orde Baru, Presiden Soeharto, publik ternyata merindukan kembalinya sosok pemimpin macam Soeharto. Hanya 16,9 % dari responden yang merasa kondisi di era reformasi lebih baik.

Jauh lebih banyak, 44,5%, yang menyatakan justru kondisi di era Orde Baru lebih baik. Salah satu penyebabnya, reformasi yang sudah 12 tahun berjalan belum menguntungkan ekonomi rakyat. Mereka menganggap ekonomi di era Orde Baru bahkan  lebih baik.

Tapi tunggu dulu, itu sekadar hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan selama 1-5 Mei 2010, dengan 1.000 responden di seluruh Indonesia.

"Metode riset yang digunakan multi stage random sampling dan wawancara tatap muka dengan margin of error 3,2 %." ujar Direktur Eksekutif LSI, Denny JA, dalam keterangan persnya, Rabu (19/5/2010).

Menurut dia, mereka yang tak puas dengan reformasi ini cukup menyebar di berbagai level pendidikan, pendapatan dan teritori. Makin rendah tingkat pendidikan responden, semakin mereka tak puas dengan reformasi.

Di mata responden, reformasi lebih baik hanya untuk isu penegakan hukum dan kebebasan politik. "Keamanan, sosial, apalagi ekonomi, era Orde Baru dianggap lebih baik. Ini lampu kuning bukan hanya untuk pemerintahan SBY-Boediono, tapi juga bagi pejuang demokrasi," kata Denny.

Ia menafsirkan, publik memilih demokrasi tak hanya karena ingin kebebasan politik yang lebih besar dibandingkan di era Orde Baru. Publik ingin juga demokrasi membawa kemajuan ekonomi.

"Jika demokrasi tak kunjung berhasil membawa kemajuan ekonomi, bukan mustahil legitimasi atas sistem demokrasi itu sendiri yang dipertaruhkan," Denny menjelaskan.

Di banyak negara yang mengalami transisi demokrasi, imbuhnya, berkurangnya legitimasi demokrasi dapat membawa demokrasi menjadi berkurang kualitasnya secara perlahan. Bukan mustahil pula, mereka merindukan kembali tampilnya orang kuat yang tidak demokratis tapi bisa membawa kemajuan ekonomi.

"Memperingati dua belas tahun reformasi, patut direnungkan format politik demokrasi yang lebih membuat politik stabil, yang berujung pada kemajuan ekonomi," katanya.

Ia juga usul, electoral threeshold dalam Pemilu 2014 dapat dinaikan menjadi 5 %-7 % agar semakin sedikit partai politik di DPR. Ini dapat membuat politik di DPR lebih terkendali," katanya.

Pemerintah, imbuhnya lagi, harus juga lebih memberikan perlindungan kepada kementerian ekonomi agar tidak banyak diganggu oleh pertikaian politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.