JAKARTA, KOMPAS.com — Karena dibentuk sehari setelah pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, pembentukan Sekretariat Gabungan antarpartai koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai tidak benar secara moral politik.
Hal itu disampaikan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi mingguan Polemik bertajuk "Sekber Partai Koalisi: Antara Harapan dan Kenyataan" di Warung Daun Cikini, Sabtu (15/5/2010).
"Agak mengejutkan ketika Setgab ini dibentuk sehari setelah Sri Mulyani mundur. Secara moral politik itu tidak benar seolah parpol tersebut bertepuk tangan menyambut mundurnya Sri Mulyani," ungkapnya.
Tentu saja, keputusan yang akhirnya menempatkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua hariannya dinilai agak ganjil. Hal itu disebabkan tidak sedikit partai politik yang mengharapkan Sri Mulyani turun karena dianggap sebagai kerikil pemerintahan dan juga ambisi politik partainya.
Selain itu, Ikrar juga melihat bahwa pembentukan Setgab menunjukkan bahwa Yudhoyono menginginkan seseorang yang bisa menolongnya mengurangi beban politiknya melalui posisi juru runding atau mitra bicara antara pemerintah dan partai koalisi.
"Saat pemerintahan SBY-JK dipegang oleh JK. Tetapi pertanyaan saya, kalau dulu dipegang JK dan sekarang Ical, apa konstitusinya ketua partai untuk berhak memanggil menteri dan bicara kepada presiden terkait pemerintahan?" ungkap Ikrar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.