Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Harap SBY Ambil Keputusan Tepat Soal Bank Century

Kompas.com - 12/03/2010, 21:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengambil keputusan yang arif dan tepat menyikapi hasil keputusan Sidang Paripurna DPR atas kesimpulan dan rekomendasi kasus Bank Century.

Pasalnya, Presiden Yudhoyono, saat ini tidak bisa membiarkan keputusan politik di DPR berjalan bersamaan dengan keputusan hukum yang akan dan tengah dijalankan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegasan Kalla yang kini menjadi Ketua Umum Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) diungkapkan, saat ditanya pers seusai kembali dari Padang, Sumatera Barat, di Bandar udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (12/3).  

Kasus Bank Century ini, k an, sudah menjadi keputusan politik dan proses hukum. Kalau proses politik tentu menjadi beban dan moral politik. Akan tetapi, kalau proses hukum, ini kan, ada prinsip praduga tidak bersalah. Jadi, ada kombinasi dari dua hal tersebut. Sebab dari kep utusan politik itu telah masuk ke proses hukum. Padahal, ranah hukum ada praduga tidak bersalah. Namun, di lain pihak juga ada beban dan moral politik, ujar Kalla.

Oleh sebab itu, menurut Kalla, seorang pemimpin harus benar-benar mempertimbangkan dua hal itu. Ini keputusan seorang pemimpin. Harus ada keputusan, ya, pasti, tambahnya.

Ditanya, apakah Presiden Yudhoyono perlu mengingatkan KPK agar benar-benar menjalankan penyelidikan dan penyidikan Bank Century dengan benar dan independen, Kalla langsung menjawab, Itulah kearifan kepemimpinan. Pastilah Pak SBY akan mengamabil keputusan yang tepat soal itu. Karena tidak mungkin dibiarkan kedua masalah itu ada.

Didesak pertanyaan lagi apakah dirinya percaya proses hukum KPK yang sekarang ini benar-benar berjalan independen dan tuntas, Kalla menjawab lagi, Kalau kita tidak perrcaya KPK, maua percaya siapa lagi?

Namun, ketika disebutkan adanya titipan-titipan kemungkinan KPK tidak lagi independen menyelidik dan menyidik, Kalla mengatakan, Ah, Saya tidak itu, akan tetapi saya harap tidak.

Boediono Bukan Wapres

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang dicegat pers sebelum membuka Pendidikan dan Latihan Penyegaran Kader Penggerak Partai Tingkat Nasional P artai Golkar di sebuah hotel di Jakarta, mengharapkan Presiden Yudhoyono dapat segera menindaklanjuti surat DPR atas kesimpulan dan rekomendasi Kasus Bank Century yang telah dikirimkan DPR.      

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Nasional
Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com