Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Century, Susno Takut Dituduh Diperalat Parpol

Kompas.com - 26/02/2010, 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Susno Duadji mengaku penundaan penyidikan kasus Bank Century di kepolisian ketika ia menjabat sebagai Kabareskrim Polri berdasarkan pertimbangan berbagai hal. Akan digelarnya pelantikan presiden dan wakil presiden saat itu menjadi salah satu pertimbangan.

"Karena kan sebulan lagi pelantikan dan salah satunya yang akan diperiksa ada di situ, jadi timing-nya tidak tepat. Nanti Susno dibilang diperalat oleh parpol lain," ucap Susno saat berbincang-bincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (26/2/2010).

Susno sebelumnya pernah menyatakan hal serupa dalam testimoni yang diterima anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR. Namun, ketika dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa testimoni itu adalah konsep buku yang ditulis oleh orang lain.

Susno menjelaskan, meski tahap penyidikan kasus Bank Century ditunda, pihaknya saat itu tetap melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta informasi. "Penyidikan itu terkait upaya paksa, penyitaan, pemanggilan, penggeledahan. Itu tidak kita lakukan karena pasti akan geger nanti," kata dia.

Susno mengaku tidak melaporkan rencana pemeriksaan salah satu cawapres saat itu kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri karena masih dalam tahap penyelidikan. Tapi apakah Kapolri mengetahui soal kasus itu? "Gimana enggak tahu, itu kasus besar kok, bukan kasus kecil," jawab dia.

Susno enggan menjawab ketika ditanya apakah sekarang waktu yang tepat untuk melakukan penyidikan berdasarkan hasil Pansus Hak Angket di DPR. "Nanti kita lihat Pak Ito. Pansus sudah bilang seperti itu, Pak Ito-lah nanti yang akan memeriksa itu," ucapnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu lalu menyayangkan pernyataan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi kepada wartawan yang menanggapi soal testimoni beberapa waktu lalu. "Saya lihat Pak Ito menanggapi, 'Ah itu ngaco, enggak benar'," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com