Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Pansus Century, Ujian Soliditas Koalisi SBY

Kompas.com - 22/02/2010, 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Akhir Pansus Angket Kasus Bank Century merupakan detik-detik yang sangat menentukan solid atau tidaknya koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa Pansus merupakan uji pembuktian bagi mitra koalisi yang selama ini berbicara komitmen akan konsisten hingga akhir.

"Sekarang saatnya membuktikan. Uji pembuktian. Apakah nyaringnya mereka dan kekritisan di Century sekadar untuk menaikkan posisi tawar atau ada kepentingan lain. Kalau mereka komitmen pada apa yang mereka sampaikan sebelumnya, hal itu pasti akan mendapat apresiasi masyarakat," kata Burhanuddin.

Politik "gertak sambal" dengan sejumlah ancaman yang marak dilancarkan, menurutnya, juga sedikit banyak akan memengaruhi hasil Pansus. Sikap parpol koalisi SBY memang terpecah dalam memandang kasus Bank Century.

Partai Demokrat memunculkan wacana reshuffle kabinet hingga meminta koalisi angkat kaki jika berbeda pandangan dengan Demokrat. Hal ini seperti diutarakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, akhir pekan lalu.

"Kekhawatiran memang sangat ditunjukkan oleh Demokrat dan elite-elitenya. Kalau misalnya proses FPJP dan bail out dianggap sebuah kesalahan, implikasinya bukan hanya ke Sri Mulyani, melainkan juga bisa mengenai Pak Boediono. Bukan tidak mungkin pula bola liar dan efek dominonya ke Pak SBY. Itulah sebabnya Demokrat khawatir dan ingin mempertahankan keduanya," kata Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com