Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paloh: Nasional Demokrat sebagai Bentuk Perlawanan

Kompas.com - 01/02/2010, 18:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi masyarakat Nasional Demokrat dideklarasikan hari ini, Senin (1/2/2010). Inisiator Nasional Demokrat, Surya Paloh, mengatakan, ormas ini lahir dalam situasi kemajuan bangsa yang dinilai mandek pascareformasi.

Sama seperti Soekarno yang melahirkan Ganefo sebagai perlawanan terhadap penindasan asing, Paloh menilai Nasional Demokrat juga sebagai bentuk perlawanan di era ini. "Kalau Bung Karno datang dengan semangat perlawanan terhadap dunia yang tidak berkeadilan. Saya pikir kenapa kita yang telah berkesempatan hidup lebih baik tidak mampu membuat suatu semangat perlawanan," tuturnya saat pidato dalam Deklarasi Nasional Demokrat di Istora Senayan.

Hanya saja, lanjutnya, perlawanan yang pertama harus diarahkan pada diri sendiri sehingga dapat becermin dengan obyektif untuk makin kritis dan berpikir positif. Dalam kondisi ini, Paloh mengatakan, Nasional Demokrat lahir dalam situasi ketika banyak lembaga kenegaraan yang tidak berfungsi secara maksimal. Indonesia memiliki banyak potensi, tetapi masih tertinggal jauh dari negara lain.

Menurutnya, masa reformasi belum terbukti mewujudkan cita-cita yang diharapkan, bahkan cenderung membawa anak bangsa ke dalam kecurigaan satu sama lain, termasuk pada hukum dan proses demokrasi yang sedang berjalan karena salah memahami. "Demokrasi bukanlah tujuan, demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tak ada gunanya kita memiliki demokrasi apabila tidak menghantarkan kita pada kesejahteraan sosial, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat yang baik," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com