Mungkinkah Sistem Kepartaian Diubah?

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti politik pada The Habibie Center, Sumarno, menilai sistem kepartaian di Indonesia saat ini ternyata menyebabkan pengambilan keputusan tak efektif.

"Sistem kepartaian terlalu banyak melahirkan partai politik yang menyebabkan banyak kekuatan dan kepentingan yang berpendar ke mana-mana," kata Sumarno dalam diskusi refleksi 2009 dan perspektif 2010 dengan tema "Ironis Demokrasi: Pemerintahan Rakyat yang Tidak Merakyat" di Kantor The Habibie Center Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Menurut Sumarno, dalam sistem kepartaian saat ini, terlalu banyak "dilahirkan" partai politik sehingga terlalu banyak pula kekuatan dan kepentingan yang diusung. Alhasil, itu menyebabkan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan menjadi tidak efektif dan pemerintahan presidensial pun sulit terbentuk secara lebih efisien.

Oleh karena itu, Sumarno menyarankan, sebaiknya ke depan Indonesia perlu melakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Dengan sistem kepartaian yang lebih sederhana, diharapkan sistem pemerintahan presidensial bisa semakin kuat sehingga pengambilan keputusan pun menjadi lebih efektif, tidak seperti sekarang ini.

"Sekarang ini yang terjadi presiden harus berkoalisi dengan banyak partai politik sehingga harus mengakomodasi kepentingan banyak partai politik. Akhirnya bisa berdampak pada munculnya kesenjangan partai politik di pemerintahan dan di parlemen. Contohnya, apa yang terjadi pada Pansus Angket Century. Di pemerintahan mereka berkoalisi, tetapi di parlemen mereka malah menyerang pemerintah. Hal ini tidak lazim karena partai koalisi dengan pemerintah harusnya saling mendukung," ujar Sumarno.