Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar Pansus, Maman dan Maulana Tergagap

Kompas.com - 06/01/2010, 15:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Gubernur BI Maman H Sumantri dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dicecar habis-habisan oleh Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI, Rabu (6/1/2010).

Pertanyaan bertubi-tubi dari Anggota Pansus dari Fraksi Golkar membuat Maulana tergagap dan Maman kadang-kadang terdiam dan hanya menjawab dengan nada suara mengecil. Penyebab utamanya adalah cecaran pertanyaan Melkias Markus Mekeng dari Golkar soal persyaratan akuisisi dan merger.

Maman mengatakan, akuisisi dilakukan atas izinnya sebagai Deputi Gubernur Bidang Pengaturan, Perizinan, dan Informasi dan juga atas sepengetahuan Direktorat Pengawasan. Lalu disetujui oleh Burhanuddin Abdullah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia tanpa melalui persetujuan penuh Rapat Dewan Gubernur (RDG).

"Untuk persetujuan akuisisi, harus ada RDG?" tanya Melkias.

"Harus ada," jawab Maman.

"Ini langsung disetujui oleh BA (Burhanuddin Abdullah). BA ambil langkah sendiri?" cecar Melkias lagi.

"Saya tak mengatakan demikian. Tapi di dokumen, kalau ada usulan dari pengawasan ke gubernur, itu yang terjadi," lanjut Maman.

Hal ini menimbulkan kesan ilegal terhadap keputusan akuisisi ketiga bank bagi Melkias.

Apalagi ketika Maman ditanyakan kebutuhan akuisisi terhadap ketiga bank tersebut. Menurut Maman, akuisisi dilakukan dalam rangka merger pada tahun 2001. Dari Rapat Dewan Gubernur, akuisisi merupakan syarat untuk merger.

Sayangnya, ketika dicecar soal ketentuannya ada atau tidak, Maman agak ragu.

Hal yang dialami Maulana juga tak jauh beda akibat opini yang dituliskannya bahwa merger harus segera dilakukan dan BI tak perlu menunda lagi. Ketika dicecar pertanyaan apakah Maulana ketika menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran waktu itu sudah memeriksa likuiditas ketiga bank sebelum memberikan opini, Maulana berkali-kali berkelit, hingga akhirnya menjawab, "Belum".

"Lalu kenapa disposisinya ditulis begini?" tanya Melkias.

"Ini kan di catatan yang saya bikin, (saya tulis) coba tanya Direktorat Pengawasan (soal) likuiditasnya. Kan yang memonitor Direktorat Pengawasan," katanya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com