Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aulia Harus Dikonfrontasi dengan Burhanuddin Abdullah

Kompas.com - 05/01/2010, 12:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Pansus Hak Angket Century asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta agar keterangan yang disampaikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengawasan, Aulia Pohan, dikonfrontasi dengan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdulah. Bambang memandang, sejumlah keterangan yang disampaikan Aulia berbeda dengan yang pernah disampaikan Burhanudin sebelumnya.

Menurut Bambang, Aulia dimintai keterangan di hadapan Pansus sebab, menurut keterangan Burhanudin, Aulia paling tahu proses akuisisi Bank Century. "Kata Pak Burhanuddin, yang tahu soal akuisisi adalah Pak Aulia," kata Bambang dalam rapat Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/1/2010).

Aulia mengelak. "Soal itu (akuisisi) silakan tanya kepada Pak Maman Sumantri (mantan direktur BI)," kata Aulia.

Jawaban ini memancing Bambang mengejar lebih jauh. "Ini bagaimana. Pak Burhanuddin bilang itu di bawah pengawasan Pak Aulia, tetapi Anda bilang tanya Pak Maman Sumantri. Pimpinan, saya minta konfrontasi antara Pak Burhanuddin dengan Pak Aulia karena ada perbedaan pendapat di antara keduanya. Saya mencium aroma tidak sedap," ujar Bambang.

Kemungkinan melakukan konfrontasi di antara pejabat BI memang sudah diagendakan oleh pimpinan pansus. Ketua Pansus, Idrus Marham, mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan waktu untuk melakukan konfrontasi. Sebab, dari sejumlah mantan pejabat BI yang sudah dihadirkan, tak sedikit yang saling melemparkan jawaban kepada pihak lain. Hal ini dinilai menyulitkan pansus untuk mendapatkan data dan fakta yang sebenarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com