Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PDI-P Berebut Posisi Ketua Pansus Angket Century?

Kompas.com - 25/11/2009, 12:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR hampir dipastikan akan menggunakan hak angketnya atas kasus dana talangan Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun. Terlebih, fraksi Partai Demokrat telah menyatakan dukungan penuh atas penggunaan hak angket. Lantas, siapa yang akan menduduki ketua hak angket atas kasus Bank Century tersebut?

Dua fraksi besar di DPR, yaitu fraksi Partai Demokrat dan PDI-P, Rabu (25/11), telah terang-terangan menyatakan mengincar posisi tersebut. Tentunya, posisi ketua Pansus dapat turut meningkatkan daya tawar fraksi, dan juga mampu memuluskan agenda fraksi.

"PDI-P sebagai salah satu inisiator awal berkeinginan ketua pansus hak angket diberikan kepada inisiator awal," tegas Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga Sekretaris Jenderal PDI-P kepada para wartawan.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. "Kita ikuti aturan saja. Dalam tata tertib, ketua pansus dipilih atas dasar musyarawah mufakat dengan mengedepankan asas proporsionalitas," tegas Marzuki.

Saat ini, fraksi Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar di Parlemen. Fraksi Partai Demokrat disebut-sebut berkepentingan atas posisi tersebut. Terlebih, nama Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpotensi diseret-seret terkait kasus ini.

Pramono berharap, jajaran panitia hak angket atas kasus Bank Century yang berjumlah 30 ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kredibilitas. "Tidak seperti sebagian anggota pansus-pansus yang lalu, yang menggunakan ini sebagai leverage untuk berimprovisasi," tegasnya.

Pramono pun optimistis kasus Bank Century ini akan mendapat sorotan tajam. "Saya kira siapa pun tidak berani main-main," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com