Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audit Century Berisiko Politik Tinggi, BPK Lapor ke Presiden

Kompas.com - 24/11/2009, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Laporan audit BPK tentang Bank Century diperkirakan memiliki risiko politik yang tinggi. Oleh sebab itu, Badan Pemeriksa Keuangan memprioritaskan penyampaikan laporan tersebut kepada Presien Susilo Bambang Yudhoyono setelah laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR.

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo menyatakan hal itu saat ditanya Kompas, Selasa (24/11) di Jakarta. "Dugaan saya, karena pertama kasus ini memiliki high profile, yang berpotensi berdampak besar bagi stabilitas politik nasional. Karena itu, BPK merasa berkewajiban secara moral memberikan laporan tersebut segera ke pada Presiden untuk menjadi perhatian," tandas Dradjad.

Alasan lain, tambah Daradjad, dengan laporan tersebut, BPK bisa juga secara tersirat menyampaikan adanya langkah-langkah hukum yang perlu segera dilakukan oleh Presiden. "Ini terlihat dari penggunaan kata atau frasa 'rekayasa, 'tidak memiliki dasar hukum', dan 'mempengaruhi status hukum' dan seterusnya di dalam laporan BPK," lanjut Dradjad.

Alasan ketiga, BPK secara tepat menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 Tahun 2008 ditolak DPR. Artinya, Presiden perlu menerbitkan Perppu pencabutan Perppu tersebut. Jika tidak dilakukan, Presiden bisa dianggap melanggar konstitusi. Karena hal itu kosenkuensinya sangat besar. "Wajar jika BPK segera menyampaikannya hasil aduit kepada Presiden dan bukan ke KPK yang memintanya," jelas Dradjad.

Dradjad berharap BPK segera juga menyampaikan laporan audit investigasi Bank Century ke KPK karena, selain DPR, KPK juga meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap dana penyehatan di Bank Century.

Sementara Ketua BPK Hadi Purnomo yang diminta pendapatnya mengenai laporan audit investigasi Bank Century ke KPK, mengatakan BPK hingga kini tengah masih membahas masalah tersebut bersama anggota BPK lainnya untuk memutuskan penyerahan laporan hasil aud itnya kepada KPK.

Hingga Selasa malam ini, dari informasi yang diterima Kompas, BPK juga belum memutuskan untuk menyerahkan laporan audit investigasi tentang Bank Century ke KPK.  

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com