Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Delapan Masih Enggan Singgung Fakta Soal Century

Kompas.com - 07/11/2009, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Delapan masih enggan menyebutkan adanya keterkaitan antara polemik dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kasus Bank Century dimana nama Kabareskrim nonaktif Susno Duadji juga disebut-sebut.

Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution membantah tim sudah mendengarkan rekaman percakapan Susno dengan pengacara Budi Sampoerna, Lukas, ketika bertemu dengan pimpinan KPK Kamis pagi. "Enggak, sampai mendengarkan rekaman tidak. Hanya dengar keterangan Susno Duadji tentang berbagai hal, buat kita Lukas masih misteri juga," tutur Buyung di Kantor Wantimpres, Sabtu (7/11).

"Memang ada, Susno ngomong dengan Lukas, tapi kaitannya tentang penyadapan yang dilakukan KPK, tapi itu sudah terlalu teknis, janganlah," lanjut Buyung. Buyung membantah pula bahwa pimpinan KPK telah memperdengarkan rekaman tersebut kepada tim sehingga tim akhirnya yakin munculnya fakta mengenai kasus Bank Century.

"O, belum. Belum sampai ke sana. Kita kan mesti lihat gelar perkara dulu. Ketika kita sudah dengar keterangan orang per orang, kita mesti susun dulu. Semua keterangan ada bagannya nanti, jadi kita lihat dari bagan ini, mana yang benar fakta-faktanya, mana yang masih ada celah-celah," kata anggota Wantimpres ini.

Buyung sendiri mengatakan setiap pihak masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing, seperti Susno yang bertahan dengan versinya bahwa dia tidak menerima uang atau fee sebesar Rp 10 miliar. "Dia bahkan sampai bercanda apa itu 10 M atau 10 persen sambil bercanda, dia bilang tidak pernah ngomong loh ya tentang 10 M itu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com