KPK: Isu Gesekan dengan Polri-Kejaksaan Harus Diredam

Kompas.com - 04/11/2009, 20:58 WIB
Editorwah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan, tidak ada konflik antara lembaga yang dipimpinnya dengan dua institusi penegak hukum lain, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Tumpak mengatakan, hubungan koordinasi dan supervisi antarlembaga berjalan baik. Oleh karena itu, wacana dan isu bahwa ada gesekan antarlembaga tersebut bisa diredam.

"Isu ini harus diredam. Antara KPK, Polri, dan kejaksaan tidak ada gesekan. Hubungan koordinasi dan supervisi dengan atau terhadap Polri dan Kejaksaan Agung berjalan baik," kata Tumpak menjawab permintaan klarifikasi anggota Komisi III, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11) malam.

Ia menjelaskan, MoU antara KPK dan Polri sudah ditandatangani. Ke depan, hal ini akan disempurnakan lagi dalam kerja sama kelembagaan yang lebih baik. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung. "Kita akan review lagi untuk lebih meningkatkan sinergi antara KPK dengan dua aparat dimaksud (Polri dan kejaksaan)," kata Tumpak.

Sebelumnya, dalam rapat ini, KPK juga memaparkan bahwa target pada tahun 2010 mendatang lebih memperkuat koordinasi antarlembaga. Di antaranya, saling memperkuat dan tidak memperlemah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Memelihara komunikasi yang baik dan melakukan pertemuan secara rutin, berkala, untuk membahas isu yang ada, juga saling membantu penyelidikan tindak pidana korupsi yang datang dari Polri dan Kejaksaan Agung, terutama perkara yang sulit," ujar Wakil Ketua KPK M Jasin.

KPK mengingatkan, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, carilah pemicu tindakan tersebut, bukan mencari-cari kesalahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.