Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Dur Sampaikan Surat Pribadi ke Kapolri

Kompas.com - 02/11/2009, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur menyampaikan surat kepada Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Surat pribadi yang diantarkan oleh juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi, berisi penyampaian kesediaan Gus Dur sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan dua pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.

"Saya diutus Gus Dur untuk menyampaikan surat pribadi Gus Dur kepada Kapolri yang isinya berikan jaminan kepada Chandra dan Bibit," ucap dia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta, Senin (2/11).

Gus Dur, kata Adhie, berharap permohonannya diterima oleh Kapolri lantaran situasi sosial politik yang saat ini semakin memanas pascapenahanan Bibit-Chandra. Gus Dur juga menganggap konflik antara KPK dan Polri menjadi kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi.

Selain menyampaikan surat, Adhie juga akan menyampaikan pesan pribadi Gus Dur untuk Kapolri mengenai pemisahan institusi Polri dengan TNI. "Gus Dur menandatangani surat pemisahan Polri dari TNI agar Polri menjadi Bhayangkara Demokrasi, mengawal reformasi, memberantas korupsi," kata Adhie menirukan pesan Gus Dur.

"Tidak buat blunder seperti sekarang ini di mana masyarakat yang awalnya antusias pada pemberantasan korupsi jadi mulai antipati. Ada kecurigaan pada Polri dan ini tidak bagus bagi perkembangan kita berbangsa dan bernegara," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com